Advertorial DPRD Provinsi Riau
DPRD Riau Gelar Paripurna Jawaban Pemerintah Tentang Pandangan Umum Fraksi Terhadap LKPj Pemprov Tahun 2021
Gubernur Riau, H Syamsuar, membacakan jawaban pemerintah terhadap pandangan umum Fraksi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Pemprov Riau Tahun 2021, di ruang Paripurna DPRD Riau, Kamis (7/3/2022) | Foto : Jaya/Riaubisa
Riaubisa.com, Pekanbaru - DPRD Provinsi Riau menggelar rapat paripurna dengan agenda jawaban pemerintah terhadap pandangan umum Fraksi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Pemprov Riau Tahun 2021, di ruang Paripurna DPRD Riau, Kamis (7/4/2022).
Sidang paripurna, dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Riau, Yulisman, didampingi Wakil Ketua DPRD Riau, Syafarudin Poti dan Agung Nugroho. Sementara, dari Pemprov Riau dihadiri langsung oleh Gubernur Riau, Syamsuar beserta OPD Pemprov.
Gubernur Riau, H Syamsuar, dalam sambutannya memberikan apresiasi kepada seluruh anggota DPRD Riau yang telah mengingatkan Pemprov untuk menjalankan visi dan misi pembangunan di Riau.
"Terutama apresiasi kita berikan kepada Fraksi Partai Golkar yang telah mengingatkan tentang rencana pembangunan sesuai dengan RPJMD Provinsi Riau Tahun 2019-2024," kata Syamsuar dalam sambutannya.
Dia menyebutkan, Pemprov Riau dalam hal ini sependapat dan mendukung pernyataan dari Fraksi Partai Golkar bahwa program pembangunan lima tahun harus saling mendukung dan berkelanjutan.
Pemprov Riau, kata Syamsuar, akan terus meningkatkan kualitas ASN melalui pendidikan formal, pelatihan, pengembangan karir dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.
"Maka dari itu, diperlukan dukungan semua pihak, termasuk kerjasama Pemerintah Kabupaten/Kota. Begitu juga dengan indikator pertumbuhan ekonomi, tingkat kemiskinan, tingkat pengangguran dan Indeks Pembangunan Manusia," jelasnya.
Selain itu, Syamsuar juga memberikan apresiasi atas pencapaian realisasi Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2021. Meskipun saat ini, wabah pandemi masih melanda seluruh dunia termasuk di Riau.
"Kami akan berupaya dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Tahun 2021 sambil terus melakukan kajian potensi dalam meningkatkan PAD di masa mendatang," kata Syamsuar.
Terkait Dana Perimbangan, Pemprov Riau, saat ini terus melakukan komunikasi yang intensif dan melakukan jemput bola ke Pemerintah Pusat.
"Untuk itu kami mengharapkan dukungan dari DPRD Provinsi Riau untuk melakukan koordinasi dengan Anggota DPR RI dan DPD RI asal Pemilihan Provinsi Riau guna mendukung pembangunan Provinsi Riau ke depan," jelasnya.
Sementara itu, terkait pandangan Fraksi PDI P tentang pencapaian Pendapatan Daerah Tahun 2021, dia menjelaskan pada tahun anggaran 2021 capaian pendapatan daerah telah dapat melebihi target yakni 102,17 persen.
Syamsuar menilai, hal ini merupakan hasil kerja keras semua pihak terkait dalam melaksanakan tugas secara profesional, maksimal dan partisipasi masyarakat serta dunia usaha.
"Kita akan terus akan berupaya untuk selalu meningkatkan capaian Pendapatan Daerah terutama yang berasal PAD," terangnya.
Menurut dia, sisi keuangan tingkat kemandirian daerah belum dapat dikatakan mandiri. Oleh sebab itu, Syamsuar mengatakan pihaknya terus mengkaji potensi daerah dalam rangka untuk meningkatkan PAD.
Di samping itu Pemerintah Provinsi Riau tetap akan melakukan intensifikasi terhadap sumber-sumber PAD yang sudah ada.
Terkait infrastruktur, Pemprov Riau tetap berpedoman pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
Syamsuar juga menjabarkan, saat ini pembangunan infrastruktur berupa ruas jalan dan jumlah jembatan yang ditangani oleh Pemerintah Provinsi yang berada di Kabupaten/Kota sangat bervariasi.
Kemampuan pendanaan untuk penanganan infrastruktur jalan dan jembatan terus mengalami penurunan untuk mengatasi ketimpangan pembangunan infrastruktur antar kabupaten/kota maka terus berupaya mencari sumber-sumber pendanaan lain selain APBD, seperti mengusulkan penanganan jalan melalui Hibah Millenium Challenge Compact, Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha, optimalisasi Corporate Social Responsibility dan mengusulkan penanganan jalan dan jembatan melalui availability payment.
Pada persentase BUMDes yang masih berjalan, Syamsuar menilai bahwa kini secara umum seluruh BUMDes yang ada di Provinsi Riau telah dapat menjalankan usahanya dengan baik.
"Memang terdapat beberapa BUMDes yang unit usahanya mengalami kendala operasional, namun usaha unit lainnya masih tetap berjalan" katanya.
Mengenai kontribusi BUMDes terhadap APBDes, Syamsuar mengakui bahwa belum semua BUMDes yang memberikan kontribusi terhadap APBDes, namun sebagian dari BUMDes telah dapat meningkatkan omzetnya, dan memberikan kontribusi bagi PADes.
Mengenai keberadaan BUMDes, Pemprov Riau telah melakukan klasifikasi terhadap 1.591 BUMDes, dengan rincian 561 BUMDes Klasifikasi Dasar, 442 BUMDes Klasifikasi Tumbuh, 386 BUMDes Klasifikasi Berkembang dan 202 BUMDes Klasifikasi Maju.
"Dengan telah tersusunnya data klasifikasi BUMDes tersebut diatas, diharapkan memudahkan Pemerintah Provinsi Riau dan Instansi terkait untuk melakukan pembinaan dan pengembangan Badan Usaha Milik Desa yang ada," ujar Syamsuar.
Menyangkut langkah-langkah strategis dalam mengontrol terhadap bantuan keuangan khusus kepada desa, Syamsuar menyampaikan bahwa Pemerintah Provinsi Riau melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil telah melakukan monitoring dan evaluasi secara berjenjang dan berkala dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten se Provinsi Riau.
Mengingat banyaknya Bumdes yang ada di Riau, ke depannya pelaksanaan monitoring dan evaluasi akan terus diperbaiki.
Selanjutnya berkenaan dengan keberadaan Tim Asistensi, personel Tim Asistensi berasal dari akademisi, praktisi yang berasal dari mantan birokrat dan mantan pendamping desa, dan semua anggota tim sudah memiliki kualifikasi pendidikan serta pengalaman.
"Tim ini dibutuhkan untuk membantu Pemerintah Provinsi Riau dalam perumusan kebijakan dan membantu mengatasi permasalahan baik dalam penyaluran dan efektivitas penggunaan dana bantuan keuangan khusus," jelasnya.
Sejauh ini, menurut dia Tim Asistensi sudah memberikan kontribusi membantu pemerintah daerah misalnya dalam perumusan indikator klasifikasi BUMDes, menentukan model alokasi bantuan keuangan kepada desa, merumuskan petunjuk tenis bantuan keuangan khusus setiap tahun, dan memberikan saran dan masukan terhadap masalah bantuan keuangan khusus.
"Kami sependapat bahwa untuk pencapaian Visi dan Misi RPJMD Provinsi Riau 2019-2024 diperlukan sumber daya manusia Aparatur yang berdisiplin, berintegritas dan memiliki kompetensi yang tinggi. Untuk itu kami akan terus melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kinerja Perangkat Daerah," jelasnya.
Selanjutnya, Syamsuar mengatakan, pihaknya sangat berterima kasih atas masukan yang disampaikan oleh Fraksi PDI Perjuangan terkait kurangnya komunikasi efektif antara eksekutif dan legislatif. Kedepan akan menjadi perhatian khusus bagi Pemerintah Provinsi Riau sehingga kita dapat membangun Riau secara bersinergi
Terhadap pandangan Fraksi Demokrat, Syamsuar mengatakan, pandangan yang disampaikan tersebut tentunya bertujuan agar pembangunan yang dilaksanakan ini dapat mensejahterakan masyarakat Riau.
Berkenaan dengan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Riau pada Tahun 2021, telah dilaksanakan program dan kegiatan yang disepakati bersama Pemerintah Daerah dan DPRD Provinsi Riau sejauh mungkin telah diusahakan menyentuh yang dapat membawa peningkatan kesejahteraan masyarakat. Untuk melihat hasil pembangunan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat, dapat dilihat dari berbagai capaian indikator makro yang dirilis oleh BPS.
Pertumbuhan Ekonomi Riau meningkat dari sebesar -1,13% pada Tahun 2020 menjadi sebesar 3,69% pada Tahun 2021 (2) Indek Pembangunan Manusia meningkat dari 72,71 pada Tahun 2020 menjadi 72,94 pada Tahun 2021. (3) Tingkat Pengangguran Terbuka menurun dari sebesar 6,32% pada Tahun 2020 menjadi sebesar 4,42% pada Tahun 2021. (4) Tingkat kemiskinan menurun dari sebesar 7,04% pada Tahun 2020 menjadi sebesar 7,00% pada Tahun 2021, namun (5) Ratio meningkat sedikit dari sebesar 0,321 pada Tahun 2020 menjadi sebesar 0,324 pada Tahun 2021. Selain itu, Nilai Tukar Petani meningkat dari sebesar 118,77 tahun 2020 menjadi sebesar 138,66 pada Tahun 2021
"Kami menyadari bahwa masih banyak masyarakat yang belum sepenuhnya mampu disentuh oleh berbagai hasil pembangunan," kata dia.
Oleh sebab itu pihaknya mengharapkan dukungan dari DPRD Provinsi Riau untuk bersama sama berkolaborasi mensejahterakan masyarakat Riau secara berkelanjutan. Hal ini dalam upaya mengurangi ketergantungan terhadap penerimaan dari pusat pemerintah Provinsi Riau yang telah melakukan berbagai upaya den langkah konkrit untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
"Untuk penerimaan daerah yang berasal dari pajak, Pemerintah Provinsi Riau telah menetapkan target penerimaan dari pajak daerah didasarkan pada pemetaan perhitungan potensi penerimaan pajak terlebih dahulu agar kenaikan yang dicapai sesuai dengan yang diharapkan strategi utama pemerintah dalam meningkatkan penerimaan PAD dilakukan melalui kebijakan interstikasi dan ekstensifikasi pajak serta optimalisasi peran BUMD," kata Syamsuar.
Terkait dengan saran Fraksi Partai Demokrat terhadap evaluasi menyeluruh terhadap kinerja BUMD dalam upaya meningkatkan PAD, Pemerintah Provinsi Riau, telah melakukan upaya-upaya, diantaranya untuk memperbaiki kinerja BUMD melaksanakan fit and proper test bagi seluruh pengurus BUMD dengan berpedoman Permendagri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah Selain itu.
"Pemerintah Provinsi Riau bersama tenaga ahli telah melakukan evaluasi berkala secara tertulis serta ekspose kinerja dan keuangan setiap triwulan berdasarkan laporan hasil pengawasan komisaris dan mengacu pada pedoman penilaian kinerja BUMD," katanya.
Dengan keterbatasan anggaran pembangunan saat ini, maka perlu dilakukan scheme pendanaan lain, seperti Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha, optimalisasi Corporate Social Responsibility dan joint operation antara BUMD dan private sector.
"Kami sangat sependapat dengan Fraksi Partai Demokrat bahwa RPJMD Provinsi Riau merupakan pedoman dalam pelaksanaan belanja pembangunan daerah, dengan mengacu kepada berbagai indikator pembangunan yang tertuang di dalamnya," katanya.
Dengan telah disahkannya Perubahan RPJMD Provinsi Riau Tahun 2019-2024 oleh DPRD Provinsi Riau, maka Pemprov akan berupaya semaksimal mungkin mengalokasikan belanja pembangunan yang ada di setiap Perangkat Daerah secara efektif, efisien, tepat sasaran melalui Money Follows Programme untuk program-program Prioritas Daerah, sehingga Visi dan Misi Daerah pada Tahun 2024 dapat kita capai," paparnya
Terhadap Fraksi Gerindra Syamsuar menyampaikan, LKPj Kepala Daerah Tahun 2021 dilakukan dengan tepat waktu. Semua itu tentunya tidak terlepas dari dukungan semua pihak, termasuk DPRD Provinsi Riau sebagai partner Pemerintah Provinsi Riau, melalui kolaborasi Pemerintah Provinsi Riau, DPRD dan semua lapisan masyarakat.
Terkait dengan belum tercapainya target dari Retribusi Daerah, Syamsuar menjelaskan bahwa di tengah pandemi Covid-19, penggunaan pelayanan yang dipungut retribusinya mengalami penurunan terutama terhadap penggunaan kekayaan Milik Daerah sehingga berdampak pada belum tercapainya target Retribusi Daerah.
"Upaya lain yang dilakukan dalam meningkatkan pendapatan dari Retribusi Daerah adalah dengan meningkatkan pengelolaannya yang berbasis elektronik," katanya.
Kedepan, pihaknya tetap berkomitmen untuk meningkatkan pendapatan dari Retribusi Daerah dengan melakukan kebijakan intensifikasi dan ekstensifikasi. Sedangkan terkait evaluasi dan pemberdayaan BUMD guna peningkatan PAD, Pemerintah Provinsi Riau telah melakukan upaya-upaya untuk memperbaiki kinerja BUMD diantaranya adalah melaksanakan fit and proper test bagi seluruh pengurus BUMD dengan berpedoman Permendagri Nomor 37 Tahun 2018, melakukan evaluasi secara berkala terhadap kinerja BUMD setiap triwulan.
"Pemerintah Provinsi Riau sependapat dengan pandangan Fraksi Gerindra, perlu penajaman skala prioritas dalam mengoptimalkan penyerapan Belanja Daerah," jelasnya.
Di samping itu, dilakukan pemantapan kualitas perencanaan evaluasi secara komprehensif terhadap pelaksanaan program prioritas dan kinerja OPD Berkenaan dengan itu saat ini anggaran dan Pemerintah Provinsi Riau sedang mempersiapkan dokumen rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan keuangan Daerah dengan merujuk kepada regulasi keuangan terbaru.
"Kebijakan ini merupakan upaya untuk meningkatkan kualitas perencanaan, penatausahaan maupun pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran," katanya.
Selanjutnya terhadap pelaksanaan program/kegiatan pada urusan wajib pelayanan dasar, urusan wajib non pelayanan dasar, urusan pilihan maupun penunjang, terkait pengelolaan pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis akibat bencana dan/atau berpotensi bencana bahwa trend kasus Covid-19 di Provinsi Riau, terjadi penurunan mulai pertengahan September 2021, sehingga RS Darurat tidak jadi di operasionalkan.
.jpg)
Hal ini menyebabkan pembiayaan untuk penanganan Covid-19 berkurang sehingga terjadi penghematan Belanja Operasi. Terkait penyelenggaraan Jalan Provinsi dia menjelaskan terdapat beberapa kendala teknis, mulai dari proses pengadaan, pelaksanaan kegiatan dan belum optimalnya pengawasan teknis di lapangan.
Terkait pembinaan dan pengembangan organisasi keolahragaan tidak terealisasi secara maksimal karena terdapat dua kegiatan yang tidak dilaksanakan yakni Musyawarah KONI Provinsi Riau Tahun 2021 dan ASEAN ParaGames di Filipina serta efisiensi anggaran pada Sekretariat berupaya menekankan kepada Perangkat Daerah agar dapat lebih baik," katanya.
Kedepan, kata Syamsuar, pihaknya akan melakukan evaluasi mulai pelaksanaan kegiatan secara berkala.
Terhadap kebijakan strategis Pemerintah Provinsi Riau di Bidang Kesehatan, Pendidikan, Sosial dan Pemerintah Provinsi Riau sepakat akan tetap mengedepankan dimensi edukatif, solutif, dan produktif dalam membuat kebijakan yang strategis.
"Terhadap ukuran capaian prestasi kami sependapat tidak hanya diukur dari penghargaan semata. Pemerintah Provinsi Riau terus bertekad untuk melaksanakan program dan kegiatan dengan sebaik-baiknya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat," katanya.
Sedangkan penghargaan yang diterima merupakan nilai tambah yang diharapkan dapat memberikan motivasi bagi Pemerintah Provinsi Riau untuk bekerja lebih baik ke depannya.
Terhadap Pandangan Fraksi PKS, Syamsuar mengatakan bahwa LKPj Kepala Daerah merupakan wujud dari akuntabilitas pengelolaan, pelaksanaan dan penggunaan anggaran setiap tahunnya, serta merupakan evaluasi dari penyelenggaraan Pemerintahan Daerah agar efektif dan efisien serta dapat dikontrol oleh publik.
Atas masukan konstruktif terhadap kinerja Pemerintah Provinsi Riau Syamsuar mengatakan, terobosan yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Riau untuk memenuhi kebutuhan pokok yang mahal dan langka dilakukan melalui Operasi Pasar Murah di Kabupaten/Kota se-Provinsi Riau.
Di samping itu, Pemerintah Provinsi Riau terus berupaya memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat antara lain melalui berbagai kebijakan strategis seperti memberikan bantuan modal usaha bagi pelaku usaha kecil Mikro yang terdampak Covid-19; pencegahan dan pengendalian penyebaran Covid-19; memberikan relaksasi pajak kendaraan bermotor, serta penyediaan jaring pengaman sosial.
"Program pembangunan yang kita laksanakan tentunya harus mampu meningkatkan kesejahteraan dan mengurangi kemiskinan," jelasnya.
Menurut dia, perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah yang dilaksanakan setiap tahun berpedoman pada dokumen RKPD dan RPJMD, di dalam dokumen perencanaan dan penganggaran daerah tersebut telah ditetapkan Tema, Prioritas Daerah, Prioritas Pembangunan Daerah, Program Proritas Daerah.
Adapun capaian pembangunan daerah pada Tahun 2021 antara lain, Pertumbuhan Ekonomi Riau meningkat dari sebesar 1,13% pada Tahun 2020 menjadi sebesar 3,69% pada Tahun 2021; Indek Pembangunan Manusia meningkat dari 72,71 pada Tahun 2020 menjadi 72,94 pada Tahun 2021; Tingkat Pengangguran Terbuka menurun dari sebesar 6,32% pada Tahun 2020 menjadi sebesar 4,42% pada Tahun 2021; Tingkat kemiskinan menurun dari sebesar 7,04% pada Tahun 2020 menjadi sebesar 7,00% pada Tahun 2021, namun ratio meningkat sedikit dari sebesar 0,321 pada Tahun 2020 menjadi sebesar 0,324 pada Tahun 2021.
Selain itu, Nilai Tukar Petani meningkat dari sebesar 118,77 tahun 2020 menjadi sebesar 138,66 pada Tahun 2021.
Terkait dengan kondisi infrastruktur jalan di Provinsi Riau dia menyebutkan bahwa panjang jalan Provinsi Riau yaitu 2.799,81 km dengan kondisi jalan 50,08% baik, 11,58% sedang, 15,74% rusak ringan dan 22,60% rusak berat. Untuk penyediaan infrastruktur jalan yang mantap dibutuhkan anggaran yang cukup besar sementara alokasi anggaran untuk infrastruktur jalan dari tahun ke tahun cenderung menurun.
"Untuk mengatasi permasalah tersebut Pemerintah Provinsi Riau berupaya mendapatkan sumber pendanaan lain antara lain dan secara mengusulkan penanganan jalan melalui Hibah Millenium Challenge Compact, Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha, optimalisasi Corporate Social Responsibility dan mengusulkan penanganan jalan melalui availability payment," katanya.
Pada prinsipnya Pemerintah Provinsi Riau, kata Syamsuar, setuju memberikan apresiasi atas pandangan umum Fraksi PKS terkait pembangunan sekolah terutama di daerah padat penduduk. Untuk itu pihaknya akan melakukan perencanaan komprehensif sesuai kebutuhan daerah.
Adapun terkait dengan pembangunan dibidang kesehatan, Syamsuar juga sependapat dan mendukung saran Fraksi PKS dalam hal penyediaan sarana dan prasarana kegiatan yang berkualitas. Untuk meningkatkan pelayanan kesehatan di Provinsi Riau langkah-langkah konkrit yang kami lakukan, pemenuhan Standar Pelayanan Minimal di bidang kesehatan, untuk pelayanan kesehatan masyarakat miskin dilakukan melalui Program Pemberian Bantuan luran dan Jaminan Kesehatan Nasional untuk pemenuhan Universal Health Coverage.
"Kami sepakat bahwa Pendapatan Asli Daerah yang berasal dari Retribusi Daerah harus dioptimalkan dan dikelola secara baik melalui peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Sejak terjadinya pandemi Covid-19, penggunaan layanan yang disediakan oleh Pemerintah yang dipungut retribusinya berkurang sehingga berdampak pada penurunan PAD secara keseluruhan. Namun ke depan untuk meningkatkan Retribusi Daerah, Pemerintah Provinsi Riau menetapkan arah dan pedoman kebijakan dalam pungutan pajak dan Retribusi Daerah diantaranya meningkatkan," tukasnya.
Selanjutnya, terhadap pandangan Fraksi PAN terkait dengan visi dan misi pembangunan daerah dapat dielaskan bahwa pencapaian indikator pada Misi mewujudkan pembangunan infrastruktur daerah yang merata, yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan, dapat kami jelaskan bahwa kondisi infrastruktur jalan di Provinsi Riau yaitu sepanjang 2.799,81 km dengan kondisi jalan rusak ringan 15,74% dan rusak berat 22,60%.
Oleh sebab itu, kata Syamsuar, Pemerintah Provinsi Riau berupaya untuk menggurangi jumlah kondisi jalan yang rusak melalui pemeliharaan jalan dan jembatan.
"Terkait dengan pencantuman pertumbuhan ekonomi dalam LKPj Kepala Daerah kami sependapat dengan pandangan umum Fraksi PAN. Namun demikian, tidak dimuatnya pertumbuhan ekonomi dalam dokumen LKPj Kepala Daerah sesuai dengan sistematika yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah," katanya.
Terkait dengan pengentasan kemiskinan, pihaknya sependapat bahwa potensinya terus meningkat, apabila Pemerintah lalai dalam penanganan pendidikan, kesehatan dan infrastruktur.
Alokasi anggaran pendidikan dan kesehatan tetap menjadi prioritas dengan merujuk pada mandatory yang ada. Terhadap pembangunan infrastruktur tetap menjadi prioritas kita karena hal tersebut merupakan bagian dari pencapaian Visi dan Misi Provinsi Riau.
"Teekait pencapaian Pendapatan Daerah, hal tersebut tentunya tidak terlepas dari dukungan dari DPRD Provinsi Riau dan berbagai pihak. Ke depan kita tetap terus berupaya meningkatkan dan menggali sumber-sumber pendapatan lain untuk melaksanakan berbagai program yang masih menjadi tugas kita bersama," jelasnya.
Terkait dengan PPDB, Pemerintah Provinsi Riau terus melakukan perbaikan. Pada penerimaan siswa Tahun 2022, telah membangun aplikasi PPDB. Pada 4 April 2022 lalu telah dilakukan uji coba internal aplikasi dengan minor error atau tingkat kesalahan yang minim. Pada Tanggal 14 April 2022 nanti akan dilakukan simulasi pertama yang akan melibatkan Tim ANBK 12 Kabupaten/Kota dengan 20 SMA dan SMK perwakilan.
Aplikasi tersebut menggunakan perangkat dari Pusat Data Nasional di bawah Kementerian Komunikasi dan Informasi dengan back up google cloud. Jika simulasi berjalan dengan lancar, maka Pemerintah Provinsi Riau telah siap melaksanakan PPDB Tahun 2022.
Pemerintah Provinsi Riau, terus mendukung upaya peningkatan pelayanan kesehatan di kabupaten/kota melalui Puskesmas pada semua kecamatan. Menyangkut penyediaan obat, Pemerintah Provinsi Riau menyediakan obat Buffer sebagai penyangga bila Kabupaten/Kota mengalami kekurangan obat.
Terkait ketersediaan tenaga medis yang sangat minim, Pemerintah Provinsi Riau senantiasa mengoptimalkan usulan kebutuhan untuk penempatan Tenaga Nusantara Sehat baik secara Tim maupun individu untuk ditempatkan di Puskesmas sesuai usulan dari Kabupaten/Kota termasuk Puskesmas yang berada di Daerah terpencil, terluar dan perbatasan.
Terhadap pandangan fraksi PKB, terkait realisasi Pendapatan Daerah, tentu hal ini menjadi acuan dan motivasi Pemerintah Daerah untuk terus Penerimaan Daerah dan menggali berbagai potensi merealisasikannya secara maksimal.
Berkenaan dengan penjelasan anggaran untuk penanganan Covid- 19 dan beberapa manfaat atas program yang telah dilaksanakan, salah satu pembiayaan yang dialokasikan cukup besar dalam penanganan Covid-19 di Dinas Kesehatan Provinsi Riau adalah untuk pemberian insentif bagi tenaga kesehatan, tenaga pendukung, dan tenaga bukan kesehatan yang menangani Covid-19 di RS Rujukan Covid-19 serta Isolasi Terpusat Tahun 2021 yaitu sejumlah Rp 77 miliar lebih dengan realisasi sejumlah Rp 50 miliar lebih atau 65,48%.
"Rendahnya realisasi anggaran penanganan Covid-19 dipengaruhi oleh penurunan kasus yang terjadi pada periode triwulan IV secara signifikan yang berdampak pada berkurangnya realisasi pemberian insentif, berkurangnya pembiayaan untuk makan minum, limbah dan bahan habis pakai," paparnya.
Berkenaan dengan Tugas Pembantuan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Riau yang dinilai masih sangat kecil, kata Syamsuar, dapat dijelaskan bahwa Tugas Pembantuan yang diterima daerah merupakan penugasan dari Pemerintah Pusat kepada Daerah, dimana seluruh program maupun anggaran disusun direncanakan oleh pihak Kementerian maupun Lembaga.
Adanya kebijakan refocusing anggaran Tugas Pembantuan pada beberapa Kementerian, turut mempengaruhi besaran yang yang diterima daerah pada tahun 2021 yang lalu.
Pemerintah Provinsi Riau terus berupaya melakukan koordinasi dengan Kementerian/Lembaga terkait untuk mendapatkan alokasi anggaran yang proporsional.
"Kami mengharapkan dukungan dari DPRD Provinsi Riau untuk melakukan koordinasi dengan Anggota DPR RI dan DPD RI asal Pemilihan Provinsi Riau guna mendukung pembangunan Provinsi Riau ke depan," kata Syamsuar lagi.
Terakhir, terhadap frakai gabungan PPP, Nasdem Hanura, teekait Pendapatan Daerah, Pemerintah Provinsi Riau akan terus berupaya untuk meningkatkannya. Terdapat beberapa sektor Pendapatan Daerah pada tahun 2021 yang tidak mencapai target seperti retribusi daerah dan Dana Alokasi Khusus.
Terhadap retribusi daerah, upaya yang dilakukan adalah dengan meningkatkan pengelolaan penerimaan Retribusi Daerah berbasis elektronik dan ekstensifikasi.
"Sedangkan Dana Alokasi Khusus, Pemerintah Provinsi Riau akan terus memperbaiki data untuk meyakinkan Pemerintah Pusat terutama terhadap usulan program dan kegiatan yang akan didanai," kata dia.
Termasuk SAMSAT TANJAK, Syamsuar mengatakan, bahwa sampai dengan Tahun 2021 sudah terdapat di 7 Kabupaten/Kota. 12 Unit Pelaksana Teknis. Pemerintah Provinsi Riau ke depannya terus akan menambah di semua Kabupaten/Kota.
"Terhadap keberadaan Gerai Samsat Drive Thru kami sependapat untuk melakukan penambahan dalam rangka untuk meningkatkan pelayanan sekaligus meningkatkan Pendapatan Daerah," ungkapnya.
Sementara itu, untuk penerapan pajak progresif kendaraan bermotor belum dapat dilaksanakan. Hal ini disebabkan karena belum sinkronnya data antara Kepolisian yang memiliki Data Kendaraan dan Bapenda yang memiliki Data Transaksi sehingga perlu memerlukan rekonsiliasi data terkait perbedaan data. Kami terus berupaya mempercepat rekonsiliasi data tersebut," katanya.
Syamsuar sependapat dengan pandangan umum Fraksi Gabungan terkait perlunya peningkatan rasio Belanja Modal terhadap total belanja yang pada Tahun 2021 baru mencapai 11,40%.
Terhadap alokasi anggaran sub kegiatan Operasi Pasar dalam rangka stabilisasi harga pangan pokok yang masih sangat sedikit, kami sependapat dengan pandangan umum Fraksi Gabungan.
Ke depannya akan menjadi perhatian untuk ditingkatkan mengingat kondisi ekonomi masyarakat yang belum pulih ditengah harga bahan pokok yang semakin melonjak.
"Dengan pelaksanaan SMS Gateway dapat kami informasikan bahwa telah dilaksanakan berupa pengiriman sms kepada wajib pajak yang akan jatuh tempo. Jangkauan penerima SMS Gateway meliputi wajib pajak kendaraan bermotor di seluruh kabupaten/kota se Provinsi Riau. Sedangkan jumlah wajib pajak yang menerima SMS ini disesuaikan dengan jumlah pagu yang ada di DPA," kata dia.
Semenjak adanya online single submission terjadi peningkatan nilai realisasi investasi pada Tahun 2021 yang ditargetkan sejumlah Rp 49 triliun, terealisasi sejumlah Rp 53,05 triliun.
Terkait dengan Bantuan Keuangan terhadap Pemerintahan Desa, Tahun 2022 tidak lagi disamaratakan, tetapi sudah berdasarkan pada peringkat perkembangan BUMDesa yaitu BUMDes Dasar, Tumbuh, Berkembang dan Maju. BUMDes yang peringkatnya lebih tinggi akan mendapatkan alokasi bantuan yang lebih banyak.
"Pemerintah Provinsi Riau dalam rangka upaya penanggulangan bencana banjir dan longsor Tahun 2021 telah menyusun dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) Provinsi Riau. Sedangkan untuk bencana yang telah terjadi, Pemerintah Provinsi Riau telah melakukan langkah-langkah penanganan," jelas dia.
langkah itu, Antara lain yakni Pemberian bantuan logistik, Pendirian tenda posko dan pengungsi bagi evakuasi warga korban bencana banjir dan longsor di Kota Pekanbaru, Kabupaten Rokan Hulu, kabupaten Rokan Hilir dan Kabupaten Indragiri Hilir Pembangunan kembali rumah korban bencana longsor di Kabupaten Indragiri Hilir.
Teemasuk penyalahgunaan Dana Zakat ASN serta upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi bagi ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau, Pemerintah Provinsi Riau telah melakukan pemeriksaan terhadap oknum ASN tersebut.
Tindaklanjut hasil pemeriksaan oknum ASN diwajibkan untuk mengembalikan dan yang bersangkutan telah mengembalikan Dana Zakat ke Basnaz Provinsi Riau pada tanggal 31 Maret 2022. Sementara tindakan administrasi pelanggaran disiplin sedang ditangani oleh Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau.
Untuk program unggulan BRCN yang telah dilaksanakan antara lain Road show Pembinaan Bisnis Ekraf 12 Kabupaten/Kota se Provinsi Riau dan kegiatan Indonesia Creative Cities Festival di Kota Pekanbaru sebagai salah satu Kota Kreatif di Indonesia, adapun manfaat dan dampak dari program BRCN tersebut antara lain munculnya Start Up baru, bangkitnya Event Kreatif, bertambahnya Kreatifitas dan jumlah Pelaku Ekraf se Provinsi Riau serta menggeliatnya Daya Kreatifitas Pemuda-pemudi Riau di kancah Nasional serta Internasional.
Terkait dengan bantuan Rumah Ibadah, Pemerintah Provinsi Riau, kata Syamsuar lagi, tetap berkomitmen untuk membantu Rumah Ibadah hanya saja terkendala dengan regulasi yang ada.
"Saat ini Pemerintah Provinsi Riau sedang mencari solusi yang tepat. Namun demikian, Pemerintah Provinsi Riau telah mendorong perusahaan melalui program CSR untuk membantu Rumah Ibadah. Mudah-mudahan ke depannya kita menemukan regulasi yang tepat sehingga kita bisa membantu Rumah Ibadah melalui APBD," katanya.
Berkenaan dengan realisasi Tugas Pembantuan pada Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura serta Dinas Perkebunan yang masih rendah, disebabkan karena adanya kebijakan Refocussing anggaran serta beberapa kegiatan tidak dapat dilaksanakan karena keterlambatan informasi dari Pemerintah Pusat. (*)
