Dewan Sebut Pemko Pekanbaru Tak Serius Tangani Persoalan Banjir
Anggota Komisi IV DPRD Pekanbaru, Robin Eduar | Foto : Bambang/Riaubisa
Riaubisa.com, Pekanbaru - Anggaran penanganan banjir di Kota Pekanbaru, porsinya setiap tahun selalu kecil. Padahal, masalah banjir ini sudah menjadi momok yang menakutkan bagi masyarakat.
Namun hal ini tidak membuat pemerintah mengambil langkah tegas. Padahal titik banjir sudah semakin luas.
Adanya masukan, saran dan kritik dari berbagai kalangan, seakan tidak dipedulikan pemerintah.
Kondisi ini sangat disayangkan kalangan DPRD Pekanbaru. Padahal, selaku ibukota Provinsi Riau, penanganan banjir di Kota Pekanbaru harus dilakukan secara komprehensif di semua sektor.
"Kalau kita lihat sampai hari ini, penanganan banjir di Kota Pekanbaru tidak pernah serius dilakukan pemerintah. Buktinya, Pemko Pekanbaru melalui Dinas PUPR hanya menganggarkan Rp 15 miliar untuk penanganan banjir tahun 2022. Tahun 2021 lalu hanya Rp 13 miliar," terang Anggota Komisi IV DPRD Pekanbaru, Robin Eduar, ditemui di DPRD Pekanbaru, Senin (3/1/2022).
Dengan anggaran sebanyak itu, masih keterangan Robin Eduar, masalah banjir di Kota Pekanbaru ini tidak akan pernah selesai.
Padahal, di Kota Pekanbaru ini kewenangan penyelesaian titik banjir, tidak hanya menjadi tanggung jawab Pemko Pekanbaru.
Tapi ada juga tanggung jawab Pemprov Riau, dan juga pemerintah pusat.
Karenanya, politisi PDI-P ini meminta, agar ada sharring budget, antara Pemko, Pemprov Riau dan pemerintah pusat.
"Pemprov Riau jangan hanya jadi penonton saja. Bantu anggaran banjir ini. Karena, jika tidak begitu, persoalan banjir ini tidak akan pernah selesai," katanya.
Diakui Robin Eduar, meski Pemko Pekanbaru kini sudah ada masterplan penanganan banjir, namun tidak bisa dilaksanakan secara maksimal. Alasannya karena kekurangan anggaran.
Tentunya, solusi ini bisa diselesaikan dengan cara turunnya anggaran dari Pemprov Riau.
Karena di Kota Pekanbaru ini, banyak jalan dan drainase, yang menjadi tanggung jawab Pemprov Riau.
Begitu juga dengan pemerintah pusat. Perwakilan Kementerian PUPR di Riau, harus bergerak dan mengajukan anggaran ke APBN.
"(Banjir) ini persoalan sudah berpuluh tahun merendam Pekanbaru. Kok nggak diprioritaskan. Ini patut kita suarakan terus menerus, hingga penanganan banjir di Kota Pekanbaru ini benar-benar komprehensif," paparnya.
"Penanganannya tidak hanya pengerukan, normalisasi sungai dan drainase atau membersihkan parit. Tapi harus jangka panjang juga, seperti membangun saluran primer dan sekunder dalam skala besar, serta lainnya," sebutnya. (*)
