RAPBD-P 2022 Gagal Ketok Palu, Plt Bupati Kuansing Warning Kencangkan Ikat Pinggang

Pelaksana tugas (Plt) Bupati Kuantan Singingi (Kuansing) Suhardiman Amby. (Riaubisa/Roder)

Riaubisa.com, Teluk Kuantan - Pelaksana tugas (Plt) Bupati Kuantan Singingi (Kuansing) Suhardiman Amby, mengimbau kepada seluruh masyarakat di Kuansing untuk kencangkan ikat pinggang, pasca RAPBD Perubahan Tahun 2022, gagal diketok palu oleh DPRD Kuansing, Jumat (30/9/2022) malam kemarin.

"Kita semua akan menghadapi masa masa sulit," kata Suhardiman, saat menggelar konferensi pers bersama awak media, Sabtu (1/10/2022) pagi.

Dia sendiri mengaku prihatin dengan nasib rakyat pasca RAPBD P Tahun 2022 gagal disahkan. Menurutnya, pembahasan RAPBD P hanya menjurus pada bagian bagian APBD murni 2022 yang mengalami perubahan saja.

Baca juga: Jelang Hari Jadi Kuansing ke 23 Tahun, APBD-P 2022 Kuansing Gagal Disahkan

"Harusnya kita fokus menyelesaikan bagian yang belum terselesaikan di APBD murni 2022, bukan seluruh bagian dalam APBD tersebut," sebutnya.

Terkait tanggapan Ketua DPRD Kuansing yang menyebut gaji PPPK, TPP ASN dan Anggaran Porprov tidak bermasalah kedepannya karena bisa dilakukan melalui pergeseran, Suhardiman mengatakan bahwa hal itu belum tentu karena proses menuju kesana (pergeseran) melalui tahapan yang panjang dan harus mendapat persetujuan dari pemerintah pusat.

"Penggunaan dana Silpa anggaran tahun 2022 ini, angkanya kecil. Audit sementara besaran Silpa sekitar Rp 18 miliar. Itu tidak akan mungkin bisa menutupi seluruh kebutuhan yang ada," jelasnya.

Dengan kondisi itu, pergeseran anggaran berkemungkinan sangat kecil. Tentunya dengan waktu yang singkat, pihaknya akan melihat terlebih dahulu kegiatan kegiatan mana saja yang bakal dihapus.

 

"Kalau kegiatan kita anggap penting seperti pembangunan atau rehab sekolah, pengadaan meubeler dan lainnya tentu tidak mungkin kita hapus, lagi pula pergeseran anggaran itu juga memerlukan persetujuan dari berbagai unsur," jelasnya.

Sesuai dengan ketentuan Pedoman Penyusunan APBD termasuk, Pemkab Kuansing melalui TAPD telah berkomitmen taat azas dan taat aturan. 

Dimana katanya, proses penyusunan diawali dengan meminta BPK RI untuk melakukan audit atas pelaksanaan APBD tahun anggaran 2022, sebagai syarat menyusun perubahan APBD, lalu kemudian menyusun perubahan RKPD dan perubahan KUA dan PPAS.

Disamping taat azas aturan seperti penyusunan yang sesuai ketentuan juga secara substansi, dokumen perencanaan tetap berpedoman kepada RPJMD serta proses top down dan bottom up planning. 

Termasuk mendengar, melihat kondisi ril di masyarakat untuk dimasukkan dalam program sepanjang sejalan dengan kewenangan, prioritas serta tentunya kemampuan keuangan daerah.

"Semua aspirasi dibahas, didiskusikan jika sudah sesuai dengan ketentuan dan diformulasikan dalam dokumen perencanaan perubahan seperti di RKPD, KUA-PPAS. Tentunya tidak lupa memasukkan dana hibah untuk Porprov dan pembayaran sesuai rekomendasi dari BPK RI," ungkapnya.

Semua dokumen perencanaan yang tertuang dalam KUA-PPAS tersebut harus sesuai tugas dan kewenangan. Selanjutnya diserahkan secara resmi kepada DPRD Kuansing, untuk dibahas dan disepakati dengan memperhatikan waktu batas akhir yakni 3 bulan sebelum tahun anggaran berakhir.

“Sesuai ketentuan semua proses pembahasan selanjutnya diatur oleh DPRD sesuai Tata tertib dengan memperhatikan Permendagri tentang Pedoman Penyusunan Anggaran. Semua tahapan ada rentang waktu, agar kualitas dan akuntabitasnya tetap terjaga," terangnya.

Sekadar diketahui, DPRD bersama Pemkab Kuansing, gagal mengesahkan APBD Perubahan Tahun Anggaran 2022.

Seharusnya, pengesahan ini dilakukan paling lambat, Jumat (30/9/2022). Namun, pengesahan yang harusnya dilakukan di ruang Paripurna DPRD Kuansing, Jumat malam, gagal terlaksana.

 

Ketua DPRD Kuansing, Adam, mengatakan, gagalnya pengesahan ini dikarenakan pada Jumat malam kemarin, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kuansing yang diketuai oleh Dedy Sambudi, menyampaikan kepada dirinya dan seluruh fraksi termasuk tiga pimpinan, bahwa dalam waktu yang singkat tidak mungkin lagi di dilaksanakan pembahasan APBD Perubahan Tahun 2022.

Pembahasan RAPBD Perubahan itu kata dia lagi, sudah dijadwalkan pada pukul 19.00 WIB malam kemarin. Sebelum rapat dimulai di Banggar, Ketua TAPD menyampaikan waktu yang singkat tidak memungkinkan dibahas teknis penginputan.

Meski gagal disahkan, dia menyebutkan hal ini tidak menjadi kendala bagi Kuansing ke depannya. Baik pelaksanaan Pekan Olahraga Provinsi Riau yang digelar di Kuansing, maupun teknis lain seperti Tambahan  Penghasilan Pegawai (TPP) maupun gaji untuk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)

Untuk diketahui, APBD Murni Tahun 2022 di Kabupaten Kuansing Diproyeksikan Rp 1,3 triliun.

Rincian itu bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp121 miliar dengan rincian pajak daerah sebesar Rp52 miliar, retribusi daerah sebesar Rp9,8 miliar, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar Rp4,7 miliar dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebesar Rp54,3 miliar.

Selanjutnya, pendapatan transfer sebesar Rp1,18 triliun lebih. Pendapatan transfer terdiri dari pendapatan transfer pemerintah pusat sebesar Rp1 triliun lebih, dengan rincian dana bagi hasil sebesar Rp136,6 miliar, dana alokasi umum sebesar Rp600 miliar dan dana alokasi khusus non fisik sebesar Rp184 miliar.

Kemudian, dana insentif daerah sebesar Rp4,6 miliar dan dana desa sebesar Rp170,5 miliar, pendapatan transfer antar daerah sebesar Rp90 miliar yang bersumber dari pendapatan bagi hasil pajak.

Anggaran sebesar Rp1,3 triliun itu diproyeksikan untuk belanja operasional sebesar Rp958,5 miliar, belanja modal sebesar Rp106,6 miliar, belanja tidak terduga sebesar Rp9 miliar dan belanja transfer sebesar Rp253,8 miliar. Kemudian, pembiayaan daerah dari SILPA sebesar Rp22 miliar. (*)