Jelang Hari Jadi Kuansing ke 23 Tahun, APBD-P 2022 Kuansing Gagal Disahkan

Ketua DPRD Kuansing, Adam saat memberikan penjelasan kepada awak media terkait gagalnya pengesahan APBD Perubahan Tahun Anggaran 2022. (Riaubisa/Roder)

Riaubisa.com, Teluk Kuantan - Jelang pelaksanaan hari jadi Kabupaten Kuantan Singingi (Kuansing) ke 23 Tahun, yang jatuh pada 12 Oktober nanti, DPRD bersama Pemkab Kuansing, gagal mengesahkan APBD Perubahan Tahun Anggaran 2022.

Seharusnya, pengesahan ini dilakukan paling lambat, Jumat (30/9/2022). Namun, dari hasil pantauan, pengesahan yang harusnya dilakukan di ruang Paripurna DPRD Kuansing, Jumat malam, gagal terlaksana.

Baca jugaRAPBD-P 2022 Gagal Ketok Palu, Plt Bupati Kuansing Warning Kencangkan Ikat Pinggang

Ketua DPRD Kuansing, Adam, mengatakan, gagalnya pengesahan ini dikarenakan pada Jumat malam kemarin, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kuansing yang diketuai oleh Dedy Sambudi, menyampaikan kepada dirinya dan seluruh fraksi termasuk tiga pimpinan, bahwa dalam waktu yang singkat tidak mungkin lagi dilaksanakan pembahasan APBD Perubahan Tahun 2022.

Pembahasan RAPBD Perubahan itu kata dia lagi, sudah dijadwalkan pada pukul 19.00 WIB malam kemarin. Sebelum rapat dimulai di Banggar, Ketua TAPD menyampaikan waktu yang singkat tidak memungkinkan dibahas teknis penginputan.

"Kita mau berbuat apalagi, karena secara teknis TAPD lah yang melaksanakannya," ucap Adam.

Meski gagal disahkan, dia menyebutkan hal ini tidak menjadi kendala bagi Kuansing ke depannya. Baik pelaksanaan Pekan Olahraga Provinsi Riau yang digelar di Kuansing, maupun teknis lain seperti Tambahan  Penghasilan Pegawai (TPP) maupun gaji untuk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)

"Tidak usah khawatir dan pasti akan dibayarkan dalam pergeseran nanti," ucap Adam.

Untuk diketahui, APBD Murni Tahun 2022 di Kabupaten Kuansing Diproyeksikan Rp 1,3 triliun.

 

Rincian itu bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp121 miliar dengan rincian pajak daerah sebesar Rp52 miliar, retribusi daerah sebesar Rp9,8 miliar, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar Rp4,7 miliar dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebesar Rp54,3 miliar.

Selanjutnya, pendapatan transfer sebesar Rp1,18 triliun lebih. Pendapatan transfer terdiri dari pendapatan transfer pemerintah pusat sebesar Rp1 triliun lebih, dengan rincian dana bagi hasil sebesar Rp136,6 miliar, dana alokasi umum sebesar Rp600 miliar dan dana alokasi khusus non fisik sebesar Rp184 miliar.

Kemudian, dana insentif daerah sebesar Rp4,6 miliar dan dana desa sebesar Rp170,5 miliar, pendapatan transfer antar daerah sebesar Rp90 miliar yang bersumber dari pendapatan bagi hasil pajak.

Anggaran sebesar Rp1,3 triliun itu diproyeksikan untuk belanja operasional sebesar Rp958,5 miliar, belanja modal sebesar Rp106,6 miliar, belanja tidak terduga sebesar Rp9 miliar dan belanja transfer sebesar Rp253,8 miliar. Kemudian, pembiayaan daerah dari SILPA sebesar Rp22 miliar. (*)