Riau Produsen B30 Terbesar Di Dunia Tapi Biosolar Langka, Kok Bisa?
Ilustrasi BBM Jenis Solar Kosong
Riaubisa.com, Pekanbaru - Kisruh kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Biosolar dan dilarangnya truk roda 6 (enam) angkutan Tandan Buah Segar(TBS) Sawit di beberapa Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) viral dan menjadi perbincangan panas terkhusus di Provinsi penghasil sawit, seperti Riau.
Salah satu kelompok masyarakat yang protes tersebut adalah Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) Provinsi Riau.
"Benar. Kami Apkasindo sudah protes keras atas kelangkaan biosolar, terkhusus pelarangan mobil truk angkutan TBS Sawit roda enam mengisi Biosolar di beberapa SPBU. Padahal, dalam Perpres Nomor 191 Tahun 2014, tentang Pendistribusian dan Harga Jual Eceran BBM (Biosolar yang disubsidi), yang dilarang menggunakan BBM biosolar yang disubsidi (sebagaimana Lampiran Perpres 191 Tahun 2014, red), adalah truk dengan roda lebih dari enam dan itu berlaku nasional," papar Ketua Apkasindo Riau, KH Suher, Minggu (27/03/2022) sore kepada wartawan.
Jelas tertuang dalam Perpres tersebut, kata Suher, yang dilarang adalah truk yang rodanya lebih dari enam, sementara truk TBS Petani Sawit rodanya hanya enam.
KH Suher kesal, karena Biodisel B30 tersebut bahannya adalah CPO 30 persen yang berasal dari subsidi Petani Sawit Indonesia.
"Kami terbebani paling tidak Rp1000 per kilogram TBS untuk kami sumbangkan ke BPDPKS (Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit) akibat dampak Pungutan Ekspor CPO dan turunannya (non-APBN), kok malah kami dilarang menggunakan Biosolar?," tanya KH Suher.
Dana Petani Sawit, lanjutnya, yang dikumpulkan oleh BPDPKS itu digunakan sebagian besar untuk mendukung program Biodisel (B30) sehingga patut dicatat oleh masyarakat Indonesia.
"Ini memang aneh. Indonesia sejak 2019 akhir, sudah tidak impor lagi Solar, tepatnya sejak diberlakukannya B30 (Januari 2020). Tapi kok bisa Indonesia langka Biosolar?," sambungnya.
Terkhusus Riau yang merupakan produsen B30 terbesar di dunia, malah biosolar B30 langka nyaris kosong di 12 Kabupaten Kota se Riau.
"Kami Petani sawit Riau, mendukung sepenuhnya surat Gubernur Riau ke BP MIGAS tersebut, supaya segera berakhir kelangkaan biosolar ini," tutup KH Suher.
Terkait kisruh ini, sebelumnya, Section Head Communication dan Relation PT Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut, Agustiawan, mengaku banyak menerima keluhan masyarakat terkait kelangkaan biosolar.
Akibatnya, konsumen sulit mendapatkan BBM jenis biosolar hampir merata wilayah di Riau.
"Kuota Biosolar tahun 2022 sedikit menurun jika dibandingkan kuota tahun 2021. Mungkin dilakukan pemerintah agar subsidi BBM lebih tepat sasaran, sehingga bukan mobil mewah yang menikmati BBM bersubsidi," kata Agustiawan dikutip dari rri.co.id, Sabtu (12/03/22) beberapa waktu lalu.
Dia mengatakan, selain penurunan kuota, ada juga beberapa alasan lain. Sebab, BPH Migas juga sudah menyiapkan kuota Biosolar untuk setiap lembaga penyalur agar tidak melebihi dari kuota yang ditentukan.
"Mengacu SK Kepala BPH Migas Nomor 101/P3JBT/BPH Migas/KOM/2021 bahwa kuota volume penyaluran Jenis BBM Jenis Tertentu (Biosolar) sudah berdasarkan per lembaga penyalur (SPBU, SPBUN, SPBB). Artinya pihak SPBU sudah tahu berapa kuota per tahun yang dibagikan oleh BPH Migas kepada setiap SPBU," katanya lagi.
Belakangan, setelah sebulan lebih kelangkaan biosolar di Riau tidak kunjung teratasi, akhirnya, Gubernur Riau secara resmi mengirimkan surat usulan penambahan kuota solar untuk Provinsi Riau kepada Badan Pengatur Hilir Minyak Bumi dan Gas (BPH Migas).
Surat tersebut sebagai upaya menyelesaikan antrean panjang kendaraan yang sudah memicu aksi protes keras masyarakat terhadap kondisi ketersediaan bahan bakar minyak jenis biosolar yang sudah berlangsung selama beberapa bulan terakhir.
Pemprov Riau telah melayangkan surat nomor 541/DESDM-02/765 yang ditujukan kepada BPH Migas. Diketahui dalam surat tersebut, usulan penambahan kuota jenis Bahan Bakar Minyak (BBM) tertentu Biosolar untuk Riau Tahun 2022 sebesar 884.590 kilo liter.
"Berdasarkan beberapa poin tersebut di atas dan surat PLT Kepala Dinas ESDM Provinsi Riau nomor 541/DESDM-02/671 tanggal 22 November 2021 perihal usulan kuota JBT Tahun 2022, dimana kami telah mengusulkan kuota biosolar sebesar 884.590 KL,'' ungkap Gubernur Riau Syamsuar dikutip dari Media Center Riau.
Permintaan tersebut, dijelaskan Syamsuar diajukan sesuai dengan kebutuhan di Provinsi Riau terkait ketersediaan biosolar.
Gubernur Riau dalam surat tersebut juga menegaskan, pengurangan kuota biosolar untuk Riau sebesar 4 persen pada tahun 2022 ini adalah sebuah kebijakan yang kontra produktif dengan perkembangan pertumbuhan ekonomi di Riau.
''Realisasi Biosolar tahun 2021 saja, dalam kondisi pandemi COVID-19 dengan pembatasan intensitas kegiatan masyarakat, sudah mencapai 825.979 KL. Sementara pada Tahun 2022 dalam upaya kegiatan pemulihan perekonomian serta peningkatan distribusi logistik sejak awal tahun, kuota tahun 2022 justru miris mengalami penurunan hingga 4 persen,'' ujar Syamsuar.
Secara tegas, Syamsuar mengatakan, bahwa sebesar 40 persen dari 9.2 juta KL produksi Bahan Bakar Nabati (BBN) jenis biodiesel untuk program B30 dalam negeri dipasok oleh 9 produsen BBN yang berada di Provinsi Riau dan dilakukan proses pencampuran di kilang RU II Dumai.
"Jadi wajar Riau meminta BPH Migas mempertimbangkan dengan segera untuk penambahan kuota tersebut," tegas Syamsuar. (*)
