Blok Rokan di Era Pertamina
Kisruh Blok Migas Rokan: PHR di Awal Disanjung-sanjung Ternyata Jadi 'PHP'?
RiauBisa.com - Baru berjalan sekitar 50 hari, pengelolaan Blok Migas Rokan di tangan PT Pertamina Hulu Rokan (PHR) sudah mengalami guncangan. Anak perusahaan PT Pertamina itu digoyang ancaman pemberhentian operasional oleh kontraktor lokal di Riau. Ini bukan 'gempa' kecil, namun resonansinya justru mampu menggetarkan episentrum ladang minyak terbesar di Tanah Air Ini.
'Kemarahan' pelaku atau kontraktor lokal dipicu kebijakan penunjukan langsung (PL) proyek di lingkungan Blok Rokan. Sejumlah cucu perusahaan BUMN Pertamina 'dimobilisasi' ke Blok Rokan. Kontraktor lokal akhirnya 'nge-sub' ke cucu perusahaan BUMN. Baca juga: Gawat! Asosiasi Migas Ancam Stop Operasional Blok Rokan, 3 Petisi Dilayangkan ke Pertamina Hulu Rokan
"Ini konyol kan namanya. Mereka (anak dan cucu perusahaan Pertamina, red) tidak bekerja, tapi menyuruh kontraktor lokal bekerja dan memodali sendiri pekerjaan proyek tersebut. Bagi hasil pula. Ini dimana rasionalitasnya?" begitu ungkapan kekecewaan Ketua Umum Asosiasi Kontraktor Migas Riau (AKMR) Azwir Effendy.
Jika selama ini ancaman guncangan berasal dari luar sistem Blok Rokan (demo LSM, ormas, dll), kini justru sebaliknya Blok Rokan berhadapan dengan unsur yang menjadi mitra utamanya sendiri. Bayangkan, jika ancaman stop operasional itu jadi dilakukan oleh kontraktor lokal. Apakah tidak akan mengganggu produksi migas nasional? Baca juga: Konyol! Kontraktor Lokal 'Modali' Proyek Blok Rokan, Bagi Hasil 60:40
Alih kelola Blok Rokan dari tangan PT Chevron Pacific Indonesia (CPI) ke PHR awalnya disambut gegap gempita seluruh warga Riau. Bahkan gaungnya sampai ke seluruh rakyat di Tanah Air. Agaknya jauh melampaui kebanggaan ketika sukses divestasi saham mayoritas PT Freeport Indonesia oleh negara pada akhir 2018 lalu.
Cerita keberhasilan negara mengambil alih Blok Rokan begitu hebohnya. Saya sendiri menjadi bagian kampanye kehebatan pemerintah merebut Blok Rokan. Pada 2017 silam, saat saya mendirikan organ relawan pemenangan Presiden Jokowi dengan nama Relawan Jokowi Center Indonesia (RJCI), kini bernama Rumah Nawacita, success story itu menjadi bahan kampanye yang paling menarik. Banyak yang terpikat dan mengakui keberpihakan sekaligus kehebatan negara di bawah pemerintahan Presiden Joko Widodo.
Kala itu, kami menggenjot isu Blok Rokan dengan mengemasnya sebagai 'Gerakan Daulat Migas', bagian elementer dari 'Gerakan Nawa (9) Daulat'. Isu ini kemudian berkembang dikemas menjadi jargon 'Blok Rokan Kembali ke Pangkuan Ibu Pertiwi'. Pada Senin, 9 Agustus 2021 tepat pukul 00.00, Blok Rokan resmi dikelola oleh PT Pertamina Hulu Rokan yang merupakan anak perusahaan BUMN PT Pertamina.
Rakyat secara emosional bangga sekali dengan beralihnya Blok Rokan ke tangan negara. Pertamina disanjung, PHR dibelai. Pemerintah dipuja-puji. Sulit mendeskripsikan kebanggaan itu dengan kata-kata.
Harapannya tentu adanya peluang bagi masyarakat Riau untuk hidup lebih sejahtera. Meski hal tersebut sebenarnya adalah isu elit di tataran pelaku usaha yang selama ini telah menikmati proyek-proyek di Blok Rokan, saat dikelola oleh Caltex, kemudian beralih ke Chevron.
Kenyataannya memang, kekayaan Blok Rokan selama puluhan tahun 'diisap' yang kemudian meninggalkan beban ekologis dan beban kultural suku tempatan, belum dinikmati oleh mayoritas rakyat di Provinsi Riau. Era panen emas dana bagi hasil (DBH) migas 'gagal' dikonversi menjadi kesejahteraan umum. Elit daerah memang menikmati. Lingkungan alam rusak, kearifan lokal tergerus. Infrastruktur publik bobrok.
Lihat sajalah kondisi komunitas adat terpencil (KAT) Suku Sakai di wilayah operasional Blok Rokan saat ini. Miskin dan tertinggal di atas tanah nenek moyangnya yang kaya raya dan segera akan habis.
Heboh akibat 'gerakan' Asosiasi Kontraktor Migas Riau (AKMR) ini bisa jadi awal munculnya konflik yang lebih besar antara warga Riau dengan kontraktor PHR. AKMR membangun isu lokal yakni 'Menjadi Tuan di Negeri Sendiri'.
Ini sesungguhnya wajar. Apalagi menurut Ketua AKMR Azwir Effendy ada banyak kontraktor lokal yang memiliki kualifikasi nasional dalam mendapatkan 'kue' proyek di Blok Rokan. Bahkan, ada perusahaan lokal yang mendapat proyek bernilai triliunan rupiah. Sebagian lagi menggarap proyek ratusan miliar.
Susah dong ketika harus menjadikan perusahaan-perusahaan lokal itu turun kelas. Kadung, perusahaan tersebut sudah naik kelas menjadi pemain besar. Perusahaan lokal skala besar tentu tak mau mendapat pekerjaan sebagai 'sub sub kontraktor' cucu anak perusahaan BUMN (Pertamina). Bukankah janji pemerintah juga ingin membuat perusahaan lokal naik kelas?
Persoalan 'pembagian kue proyek' Blok Rokan ini tak bisa dibiarkan. Apalagi dengan mengandalkan 'arogansi', tameng serta previlege BUMN semata. Pendekatan kekuasaan tidak akan efektif. Masalah ini mesti dituntaskan sejak dini agar tidak melebar ke eskalasi konflik yang kian besar.
Namun, isu ini pun tak boleh hanya menjadi domain kepentingan pengusaha di Blok Rokan saja. Harus juga mengaitkan relevansinya dengan hak-hak buruh migas. Mesti ada perbaikan kesejahteraan buruh secara konkret. Jangan sampai 'upah murah' terus berkelanjutan.
Satu hal yang penting. Dinamika ini akan menguji soliditas dari pelaku usaha lokal. Munculnya beragam asosiasi pengusaha migas, jelang dan pasca alih kelola Blok Rokan ke Pertamina harus jadi kekuatan bersama. Bukan sebaliknya saling melemahkan dengan manuver 'cari muka'.
Direksi PT PHR pun hendaknya bersikap arif dan lugas. Janji keberpihakan pada tumbuh berkembangnya pelaku usaha lokal harus diwujudnya. Jangan sampai PHR dituduh melakukan PHP. Sedih bila dituding sebagai 'Pemberi Harapan Palsu'. (Raya Desmawanto)
