Kasus Turap Danau Tajwid Pelalawan
Bantah Terima Rp 250 Juta, PPK Proyek Turap yang Ambruk Sebut Danau Tajwid Milik Mantan Bupati Pelalawan HM Harris
Bangunan turap menuju objek wisata Danau Tajwid di Kabupaten Pelalawan ambruk. Foto: Internet
RiauBisa.com, Pekanbaru - Sidang kasus dugaan korupsi ambruknya turap menuju objek wisata Danau Tajwid di Kabupaten Pelalawan dengan terdakwa mantan Plt Kepala Dinas PUPR Pelalawan, MD Rizal dan pegawai honoror Dinas PUPR Pelalawan, Tengku Firda kembali digelar di Pengadilan Tipikor PN Pekanbaru, Rabu (15/9/2020)
Sidang dipimpin majelis hakim ketua, Dr Dahlan SH, MH dengan agenda pemeriksaan saksi yakni Direktur PT Raja Oloan selaku kontraktor proyek, Hariman Tua Siregar dan mantan Plt Kadis PUPR yang juga Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) proyek, Hardian Syahputra.
Saat kuasa hukum terdakwa, Megawati Matondang SH bertanya kepada saksi Hardiansyah, terungkap kalau objek wisata Danau Tajwid adalah milik Bupati Pelalawan saat itu, HM Harris. Alat berat yang dituduhkan kepada terdakwa sebagai penyebab ambruknya turap, sering dipakai di lokasi objek wisata tersebut. Alat berat berupa eskavator atau beko di-standby kan di lokasi.
"Danau Tajwid kan punya Pak Bupati. Alat berat memang stand by di situ," kata Hardian.
MD Rizal dan Tengku Firda didakwa dalam kasus perusakan aset daerah yakni turap objek wisata Danau Tajwid di Kecamatan Langgam, Kabupaten Pelalawan, Riau. Turap yang baru setahun dibangun ambruk pada Sabtu (12/9/2020) lalu.
Keduanya didakwa dengan melanggar pasal 10 huruf (a) Undang-undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Ancaman hukumannya pidana penjara paling singkat 2 tahun dan paling lama 7 tahun serta pidana denda paling sedikit Rp 100 juta dan paling banyak Rp 350 juta.
Dalam persidangan tersebut, Megawati Matondang juga sempat bertanya kepada Hardian Syahputra soal adanya uang sebesar Rp 250 juta yang diduga diberikan oleh Direktur PT Raja Oloan, Hariman Tua Siregar kepada Hardian. Namun, belum lagi saksi Hardiansyah menjawab, jaksa penuntut umum langsung memotong pertanyaan Megawati tersebut.
"Yang Mulia, itu pertanyaan penasihat hukum terdakwa tidak relevan," kata jaksa.
Hakim ketua, Dahlan tak mempersoalkan pertanyaan Megawati tersebut. Menurut Megawati, ia harus menanyakan hal itu karena diduga ada hubungannya dengan pelaksanaan joint audit yang dilakukan Inspektorat Kabupaten Pelalawan bersama Fakultas Teknis Universitas Lancang Kuning (Unilak). Proyek ini memang sempat diaudit oleh kedua lembaga tersebut.
Hardian pun membantah telah menerima uang dari Hariman Tua Siregar.
"Gak ada. Gak pernah saya terima uang. Tanya aja ke Pak Hariman Siregar, kan orangnya masih hidup," kata Hardian.
Pembangunan turap masuk dalam nomenklatur proyek Pekerjaan Paket I Revertmen Sungai Kampar-Danau Tajwid tahun anggaran 2018. Turap dibangun dengan panjang 200 meter. Adapun nilai proyek sebesar Rp 6,1 miliar. Namun, Pemkab Pelalawan baru membayar sebesar Rp 2 miliar kepada kontraktor PT Raja Oloan.
Kasus ini ditangani oleh Kejaksaan Tinggi (Kejati) Riau saat pejabat Asisten Pidana Khusus (Aspidsus) dipegang oleh Hilman Azazi. Hilman telah dimutasi pada 8 Februari 20921 lalu menjadi Asisten Pidata dan Tata Usaha Negara pada Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram. (*)
