Kisruh Buruh Migas Blok Rokan
Lebih 1.000 Buruh Blok Rokan Berhenti Kerja, Aktivis: Pertamina Jangan Jadi Sumber Malapetaka!
Pengelolaan Blok Rokan oleh Pertamina menyebabkan masalah tenaga kerja buruh kontrak migas. Foto: Tribunnews.com
RiauBisa.com, Pekanbaru - Kabar berhenti kerjanya lebih 1.000 buruh kontrak migas pasca alih kelola Blok Rokan dari Chevron ke Pertamina (Pertamina Hulu Rokan/ PHR) memantik kemarahan kalangan aktivis pergerakan buruh Riau. Masalah ini dinilai sebagai bukti proses transisi yang digembar-gemborkan nyatanya tak sebaik realitas lapangan.
"Itu menunjukkan gembar-gembor sukacita menyambut Pertamina sebagai perusahaan Merah Putih tak seindah kenyataannya. Pertamina jangan jadi sumber malapetaka bagi buruh migas di Riau," kata aktivis buruh Patar Sitanggang SH, MH kepada RiauBisa.com, Senin (30/8/2021).
Patar yang merupakan mantan Koordinator Wilayah KSBSI Riau selama 10 tahun menyatakan, berhentinya lebih 1.000 buruh kontrak migas adalah derita pilu warga Riau, tidak saja kalangan buruh migas. Ia meminta agar penguasa dan elit masyarakat di Riau tidak tutup mata dan ikut bermain.
"Jika itu yang terjadi, saya siap memimpin pergerakan rakyat untuk memastikan 1.000 buruh kontrak itu harus dipekerjakan kembali. Karena itu mandat undang-undang. Apalagi Pertamina adalah perusahaan negara yang harus memberi contoh baik. Jangan cuma pencitraan dan retorika pemanis saja," tegas Patar yang merupakan Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Nasional Pergerakan Advokad Seluruh Indonesia (Persadi).
Menurutnya, sejak 12 tahun terakhir ketika Blok Rokan dikelola Chevron, tidak pernah ada jumlah buruh berhenti kerja sebanyak 1.000 orang. Ia mengaku bingung mengapa dalam proses transisi Chevron ke Pertamina tidak memperhitungkan kondisi tersebut. Seharusnya Pertamina memberikan jaminan kelangsungan kerja kepada para buruh kontrak migas di Blok Rokan.
"Jika itu terjadi, maka patut diduga keras bahwa tim transisi gagal dalam memastikan nasib buruh migas. Kalau beritanya begitu sukacita, tapi nyatanya buruh kontrak merana. Apa ini yang kita inginkan dari Pertamina setelah mengelola Blok Rokan?" kata Patar.
Menurutnya langkah demonstrasi besar-besaran rakyat Riau akan menjadi pilihan jika lebih 1.000 buruh tersebut tidak dipekerjakan kembali.
Ia juga mempertanyakan klaim lembaga-lembaga kemasyarakat di Riau soal janji manis ketika Pertamina mengelola Blok Rokan yang akan memberi kesejahteraan lebih kepada warga Riau. Patar mengingatkan agar kasus ini tidak menjadi ajang permainan para mafia tenaga kerja.
"Sinyalemen adanya mafia tenaga kerja perlu diinvestigasi. Siapa yang bermain memanfaatkan keadaan. Calo tenaga kerja harus diselidiki. Rakyat Riau harus bersatu," pungkas Patar.
Sebelumnya, Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi Riau, Jonli menyebut lebih 1.000 buruh telah berhenti bekerja pasca transisi pengelolaan Blok Rokan dari Chevron ke Pertaminan Hulu Rokan (PHR). Hal tersebut disebabkan karena adanya kontrak perusahaan yang sudah berakhir sebelum peralihan ke PHR. Ada pula perusahaan yang telah pailit sehingga digantikan oleh perusahaan lain. Selebihnya disebabkan oleh tenggat waktu pekerjaan yang harus dikoordinasikan oleh PHR dengan SKK Migas.
Jonli menyatakan kalau Pemprov Riau berkomitmen akan memperjuangkan nasib para buruh kontrak tersebut. Ia meminta agar para buruh tesebut dapat dipekerjakan kembali oleh perusahaan sub kontraktor.
"Yang merekrut memang bukan PHR, tapi sub kontraktornya. Pekerja sebelumnya akan dipekerjakan oleh sub kontraktor baru," kata Jonli.
Menurut Jonli, para buruh tersebut telah memiliki pengalaman kerja di sektor migas. Namun, ia berharap agar dinamika perburuhan yang terjadi tidak mengganggu produksi minyak Blok Rokan.
"Pemerintah Provinsi akan berupaya memfasilitasi dan mencari solusinya. Kita berharap mereka dapat bekerja kembali," kata Jonli. (*)
