Pendiri Kuansing Sebut Plt Bupati Harus Tancap Gas Benahi Tata Kelola Pemerintahan
Tokoh Masyarakat yang juga Pendiri Kabupaten Kuantan Singingi (Kuansing) Zulkifli Zamad | Foto : Dokumentasi
RiauBISA.com, Teluk Kuantan - Tokoh Masyarakat yang juga Pendiri Kabupaten Kuantan Singingi (Kuansing) Zulkifli Zamad, mendesak agar Pelaksana tugas (Plt.) Bupati Kuansing, Mukhlisin, segera tancap gas dan membenahi tata kelola pemerintahan di masa transisi saat ini.
Menurut dia, dalam masa transisi saat ini, tidak boleh ada terjadi kekosongan terutama yang menyangkut keuangan dan pelayanan publik.
Sebab, penunjukan Plt. menjadi titik balik momentum konsolidasi pemerintahan daerah, pemulihan disiplin birokrasi, penertiban keuangan daerah, percepatan pelayanan publik, serta pemulihan kepercayaan masyarakat.
"Jadi ini (penunjukan plt.) seharusnya menjadi titik balik konsolidasi pemerintahan daerah, bukan sekadar mengisi jabatan semata," ucap Zulkifli.
Untuk mewujudkan itu, mantan Wakil Bupati Kuansing periode 2011-2016 itu, menyebutkan perlu rencana aksi 100 hari kerja sebagai tolak ukur keberhasilan dalam menjalankan roda pemerintahan yang baik dan terukur.
Disebutkannya lagi, setiap program wajib punya target, indikator, penanggung jawab, dan evaluasi dan fokus kepada stabilisasi.
Komando dan disiplin kerja seluruh OPD disatukan lewat rapat konsolidasi dan matriks kendali progres. Tujuannya, menghindari kekosongan keputusan di masa transisi.
"Dalam jangka pendek, 100 hari kerja itu fokus utama dalam hal stabilisasi dan penataan awal," terangnya.
Bersihkan Keuangan dan ASN
Untuk program jangka menengah, pembenahan sistem juga harus menjadi prioritas. Zulkifli mendorong audit awal, pemetaan kas, validasi kewajiban, dan skema pembayaran prioritas agar hak pegawai dan utang mendesak bisa diselesaikan secara transparan.
Penataan ASN juga tak bisa ditunda. Evaluasi jabatan harus berbasis kompetensi, integritas, kinerja, dan sistem merit. Hal itu dilakukan agar kinerja di setiap OPD meningkat dan aparatur bekerja dengan disiplin dan bertanggung jawab.
Di sisi pelayanan, Zulkifli juga menyarankan agar dilakukan percepatan di bidang administrasi, perizinan, desa, pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar, dan pengaduan masyarakat.
Hal itu dilakukan juga agar kepercayaan publik terhadap pemerintah meningkat karena masyarakat merasakan perubahan layanan secara langsung.
Sementara itu, di fase jangka panjang, ia mengingatkan Mukhlisin fokus pada transformasi tata kelola yang bersih, efektif, transparan, dan responsif.
Ini kata dia, harus menjadi sorotan utama dalam penguatan integritas dan koordinasi Forkopimda, Inspektorat, APIP, Satpol PP, dan OPD teknis harus diperketat untuk mengawasi PETI, narkotika, dana desa, dan pengadaan.
"Dengan alur yang dilakukan itu, pemerintahan berjalan lebih tertib, bersih, dan memiliki kontrol risiko yang lebih baik," pungkas Zulkifli. (*)
