Dorong Pengembalian Kawasan TNTN, DPRD Riau Berharap Solusi Terbaik Bagi Masyarakat Kecil
Ketua DPRD Riau, Kaderismanto. (foto/hms)
RiauBISA.com, Pekanbaru - Ketua DPRD Riau, Kaderismanto mendorong pengembalian kawasan TNTN sebagai taman nasional. Namun dibalik itu ia juga meminta pemerintah pusat agar mencarikan solusi bagi masyarakat kecil yang menggantungkan hidupnya disana.
"Iya, terkait TNTN itu pemerintah propinsi sudah membentuk tim daerah. Kemarin kita rapatkan di kantor Gubernur kemudian dan SK-nya sudah keluar dan sudah ditandatangani oleh pak Gubernur," ujarnya saat dikonfirmasi, Senin (30/6/2025).
Bahkan sebelumnya kata Kaderismanto, pihaknya pernah rapat bersama Forkompinda Provinsi Riau bersama dengan Bupati Pelalawan dan Bupati Indragiri Hulu (Inhu) yang diundang oleh Satgas PKH. Juga sudah rapat bersama dengan Jaksa Agung, semua stackeholder di Gedung Kejaksaan Agung, Satgas PKH, Menteri BPN, BPK, Kabareskrim, Jampidsus sebagai ketua pelaksana dan lain sebagainya, ujarnya.
Menurut Kaderismanto, yang ia pahami dalam rapat dan pertemuan itu bahwa, yang diselesaikan ini dari sekarang kedepan,
"Jadi kita tidak bicara dari sekarang ke belakang. Karena kalau ke belakang pasti banyak persoalan persoalan hukum yang muncul. Kita berharap dari sekarang ke depan bagaimana menyelesaikan ini kemudian mendorong target pemerintah, terutama pemerintah pusat dalam hal ini mengembalikan fungsi TNTN menjadi hutan taman nasional," ucapnya.
Oleh karena itu lanjut politisi fraksi PDIP itu, masyarakat atau korporasi atau orang pribadi terlebih masyarakat kecil, sejauh mereka masih patuh dan taat terhadap aturan, tidak ada persoalan.
"Ya kita sepakat dan mendorong agar fungsi TNTN ini dapat dikembalikan seperti semula. Tetapi tentu tidak mengabaikan juga kepentingan masyarakat, terutama masyarakat kecil," ujarnya.
Kaderismanto pun berharap agar pemerintah juga bisa memberikan solusi kepada masyarakat kecil yang memang menggantungkan hidupnya di situ.
Ia mencontohkan, masyarakat yang punya kebun 2 hektare yang selama ini untuk makan dan sekolah anak, ini perlu dipikirkan juga. Dalam hal ini tentu Satgas PKH ketika merelokasi masyarakat secara secara menyeluruh. Atau memang ada solusi dari kebun yang sudah ada itu, ujarnya.
"Katakanlah 2 hektare persatu kepala keluarga yang memang betul betul masyarakat yang sudah ada di situ berdomisili di situ dan sudah ber KTP Riau. Nah, ini kan tentu kita pikirkan juga kasihan masyarakat kita," ujarnya.
Kaderismanto mengatakan, ketika mereka sudah ber KTP Riau, maka tentu dia menjadi masyarakat Riau. Kedua, dia juga orang Indonesia yang dijamin oleh undang-undang.
"Nah, kita berharap ada kebijakan-kebijakan khusus dari pemerintah pusat dalam hal ini Satgas PKH yang memang betul-betul bijaksana memihak kepada kepentingan masyarakat kecil," tukasnya.
Sementara terkait korporasi yang memiliki ratusan bahkan ribuan hektar, DPRD Riau sangat mendukung untuk diambil alih oleh negara dan mengembalikan fungsi TNTN sebagai taman nasional, tutupnya. (fin)
