Komisi III DPRD Riau Rencanakan Sidak Gabungan
RiauBISA.com, Pekanbaru - Ketua Komisi III DPRD Riau Edi Basri SH MSi berencàna melakukan Inspeksi mendadak (sidak) gabungan bersama DLLAJ, Satpol PP di sejumlah Pabrik Kelapa Sawit (PKS) dalam waktu dekat. Sidak itu bertujuan agar industri-industri tersebut berada pada garisnya sesuai izin dalam melakukan kegiatan aktivitas bisnisnya.
"Iya sudah lama kita merencanakan melakukan sidak terhadap PKS dalam kaitan evaluasi izin yang mereka miliki. Salah satu diantaranya yakni, izin industrinya yang menjadi domain Provinsi yang didasarkan rekomendasi dari Disperindag dan juga DLHK. termasuk masalah over loadnya," ujarnya saat dikonfirmasi, Senin (30/6/2025).
Ia mengatakan, Sidak gabungan bersama DLLAJ dan Satpol PP itu, bertujuan supaya industri-industri itu selalu berada pada garisnya dalam melakukan kegiatan aktivitas bisnisnya. Pasalnya, ada indikasi bahwa, PKS-PKS tersebut tidak disiplin dalam kaitan untuk pengolahan limbah, ungkapnya.
"Terakhir ini kan di Pelalawan. Sebelum itu banyak dari Kampar. Nah kalau kita tidak kontrol. terjadi nantinya kelalaian yang berkelanjutan terhadap kerusakan lingkungan kita. Khususnya bagi sungai-sungai yang dimana menjadi sumber perekonomian masyarakat kita," ujar politisi fraksi Gerindra DPRD Riau itu.
Jadi, kata Edi, itu yang harus diproteksi dan dievaluasi jika mereka melanggar salah satu persyaratan dan kewajiban mereka dalam hal pemegang hak, otomatis konsekuensinya izinnya bisa dicabut. Termasuk juga kedisiplinan mereka memakai jalan.
"Jadi mobil yang keluar masuk atau mobilisasi produk-produk mereka, itu harus sesuai dengan aturan angkutan, jangan melebihi" tegasnya.
Edi Basri juga menekankan supaya sesuai dengan penegasan Gubernur, bahwa selama 3 bulan itu toleransi dalam kaitan non BM. Kalau tidak, akan melakukan tindakan pencabutan operasi dan lain sebagainya.
"Jadi sidak ini bukan berarti mereka kita anggap sudah salah, justru masih pada dugaan saja. Baru kita katakan salah nanti setelah kita temukan nanti bukti-bukti. Termasuk juga pajak air permukaan, termasuk juga mobil-mobil operasional mereka yang kabarnya banyak yang di dalam tidak bayar pajak, itu itu kita tertibkan," ucapnya.
Menurut Edi Basri, dalam kaitan kekurangan anggaran kita sekarang, daerah harus mencari sumber sumber pemasukan dengan cara cara yang ekstrim sekalipun.
"Makanya istilah pak Kajati, perlu ekstensif dengan intensifikasi tata cara untuk menambah perolehan APBD kita. Ekstensif berarti di luar yang sudah ada, intensif mengontrol yang sudah ada," pungkasnya. (fin)
