60 Calon Guru PPPK Minta Relokasi ke DPRD Riau
Calon guru PPPK usai RDP Bersama Komisi V DPRD Riau, Kamis (19/6/2025). (foto/fin)
RiauBISA.com, Pekanbaru - Sebanyak 60 calon guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) meminta kepada Pemprov Riau melalui Komisi V DPRD Riau agar merekasi mereka. Selain itu mereka juga meminta agar bisa mengajar di sekolah induk.
Hal itu diungkapkan ketua Komisi V DPRD Riau, Indra Gunawan Eet usai Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Forum Guru Calon PPPK di ruang Medium, Kamis (19/6/2025).
"Kita ini sesuai dengan undangan dari calon guru PPPK tahun 2021, pemerintah Provinsi Riau memberikan respon yang sangat baiklah. Alhamdulillah tentu ini yang sisa lebih kurang 60 orang. Tentu menyampaikan aspirasinya untuk mengangkat mereka," ujarnya.
Indra Gunawan mengatakan, sebagai penyambung lidah masyarakat, DPRD Riau mencoba membantu mereka sesuai dengan kewenangan masing masing.
"Alhamdulillah ini memang responnya cukup baik lah dari pak Gubernur, pak Wakil Gubernur bahwa ini memang harus kita bantulah. Bagaimana meyakinkan pihak pusat penempatan mereka. Jadi mereka yang inginkan penempatannya sesuai sesuai dengan harapan mereka," ucapnya.
Politisi asal fraksi Golkar itu berharap, sebagai fungsi dari budgeting anggaran yang sudah menginjeksi atau yang memberikan support dan dorongan sesuai dengan regulasi mandatori apbd ini 20%, Pemprov Riau memberikan sesuai undang undang.
"Mudah-mudahan para tenaga pengajar kita ini baik guru bantu apalagi ASN sudah diangkat nanti insyaallah. Tentu harus mendidiklah anak-anak kita bagaimana beriman, bertakwa dan bisa berhati mulia," ujarnya.
Indra Gunawan mengatakan pihaknya menginginkan daerah Riau ini, ingin menciptakan para kader kader penerus daerah yang bisa bersaing nantinya di seluruh. Provinsi Riau.
Saat ditanya mengenai celah untuk penempatan para guru PPPK ini, Indra Gunawan mengatakan bisa. "Iya bisa lah namanya, nanti kalau sudah pak Gubernu menemui langsung yang terkait seperti MenPan RB, meminta dukungannya, kenapa tidak," ujarnya.
Ia mencontohkan seperti disampaikan oleh oleh BKD Riau, Endi. Yang mau relokasi misalnya SMU yang ada di Penyalai di Kabupaten Pelalawan. Tapi guru situ sudah ada stok 4 orang jurusannya sama. Tentu ini harus cerdas, enggak nanti dari pihak BKD dan Dinas Pendidikan menempatkan sesuai dengan spot spotnya nanti, tukasnya.
Sementara itu ketua forum guru honorer, Eko Wibowo mengatakan, relokasi kemarin itu ada 1000. Tapi sudah clear, tinggal 60 lagi, karena berganti dinas, berganti pimpinan tentu beda beda.
Ia menceritakan, di zaman Gubernur Riau, Syamsuar regulasi ini tidak ada masalah di lapangan. Malah yang tidak ada masalah jam ketika di satu sekolah tempat bisa program baru di SMKN 2 Pekanbaru.
"Kurang jam nanti bisa di SMKN 1 ada jam di SMKN 3. Di kota Kabupaten/kota itu kan bukan hanya satu SMKNSMAN saja.Jadi yang nama kita itu perlunya mapping pemetaan ya itulah gunanya Dapodik itu," ujarnya. (fin)
