Ada 2 Putusan MA, Lahan di Desa Gondai Pelalawan Harus Diselesaikan Secara Perdata

EKSEKUSI LAHAN - Belum lama ini, Kejaksaan Setempat dan Petugas Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Riau, melakukan eksekusi lahan di Lahan Sawit milik masyarakat Desa Gondai Kabupaten Pelalawan, Riau | Ist

Riaubisa.com, Pekanbaru - Pengamat Hukum Universitas Riau, Erdiansyah SH, mengatakan, Polemik eksekusi lahan sawit di Desa Gondai, Kabupaten Pelalawan, Riau, harus diselesaikan secara perdata. 

Pandangan dari Dosen Fakultas Hukum dikarenakan ada 2 putusan Mahkamah Agung terkait 3.323 hektare lahan di sana, pertama soal pidana yang kemudian dieksekusi oleh kejaksaan setempat dan petugas Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Riau. 

Kedua adalah putusan Tata Usaha Negara (TUN) yang dikeluarkan MA setelah putusan pidana. MA menyatakan surat perintah tugas eksekusi lahan sebagai tindak lanjut putusan pidana tidak sah atau batal. 

"Karena masyarakat yang tergabung dalam koperasi mengaku punya SKGR di lahan itu dan perusahaan juga," kata Erdiansyah, Sabtu (27/3/2021).

Erdiansyah menyebutkan, SKGR merupakan alas hak yang diakui oleh negara. Sehingga kepemilikan lahan oleh masyarakat dengan perusahaan yang juga mengaku punya alas hak harus diuji secara formil di pengadilan. 

"Keperdataan ini harus didudukkan, kalau belum duduk soal perdatanya, masyarakat masih berhak," ucap Erdiansyah.

Seperti diketahui, hingga kini sudah ada 2.000 hektare lahan dieksekusi. Eksekusi ditunda karena ada perlawanan dari masyarakat yang menggantungkan hidupnya dari kebun sawit di sana. 

Persoalan kian panjang setelah Polda Riau turun ke desa itu. Penyidik mengusut dua koperasi , Gondai Bersatu dan Sri Gumilang Sakti, dengan dugaan penyerobotan lahan serta panen buah sawit secara ilegal.

Polda Riau melalui Ditreskrimum mengusut PT Peputra Supra Jaya karena menerima panen sawit masyarakat yang tergabung dalam koperasi itu. Adapun penyidikan ini berdasarkan laporan PT Nusa Wana Raya (NWR).

Terkait penyidikan yang dilakukan Polda Riau, Erdiansyah mengatakan jika penyidik harus benar-benar membuktikan apakah betul-betul terjadi penyerobotan dalam kasus ini. Sebab, masyarakat yang berpolemik di lahan tersebut mempunyai SKGR. 

Penyerobotan lahan kata dia lagi, jika dilakukan oleh orang yang tidak punya legalitas atau alas hak. Namun jika ada surat seperti SKGR, maka tidak patut disebut sebagai penyerobotan. 

"Penyerobotan itu bertanam di lahan orang, bertanam tanpa punya alas hak, kalau ada surat berarti bukan penyerobotan" sebut Erdiansyah.

Di sisi lain, Erdiansyah menyebut masyarakat masih punya hak atas hasil tanaman yang ditanam. Pasalnya masyarakat berkebun atas dasar SKGR sebagai alas hak. 

Kata dia lagi, persoalan SKGR tidak bisa diselesaikan secara pidana. Oleh karena itu, dia menyarankan pihak yang merasa dirugikan harus melakukan gugatan secara perdata. 

"Kalau nanti sudah ada putusan perdata, baru silahkan eksekusi," terang Erdiansyah.

PT PSJ melalui kuasa hukum nya Wiria Nata Atmaja di dampingi Aswam dan Feri Adi Pransista dari kantor hukum Asep Ruhiat dan Partners mengatakan, saat dikonfirmasi, mengaku sedih jika melihat proses hukum yang terjadi saat ini.

"Semestinya PT NWR yang di proses secara hukum bersama DLHK karena diduga telah melakukan perbuatan melawan hukum pengerusakan dengan membabat habis sawit yang tengah produktif dan meratakannya. Sekarang kami lagi menyiapkan gugatan ganti rugi mudah-mudahan tidak lama lagi keadilan bisa berpihak pada yang benar," harapnya.