LMB Menentang Keinginan LAM Riau Kelola Blok Rokan
LMB Menentang Keinginan LAM Riau Campur Tangan Urusi Minyak Bumi / Foto : cakaplah
Riaubisa.com, Pekanbaru - Beberapa tokoh di Riau mengkritik Lembaga Adat Melayu (LAM) Riau dan menyebut lembaga tersebut seharusnya mengurusi persoalan adat dan budaya melayu saja bukan justru berbisnis.
Lembaga Adat Melayu (LAM) Riau berhasrat ingin mengelola Blok Rokan Riau yang kontrak dengan PT Pacifik Indonesia (CPI). Laskar Melayu Bersatu (LMB) menentang keinginan LAM Riau.
Menurut LMB, seharusnya Lembaga Adat Melayu Riau bekerja sesuai dengan tujuan dasar yakni mengurus adat, membesarkan budaya dan tradisi. Pengelolaan gas alam merupakan kerja pemerintah bukan lembaga adat.
"Saya bingung, (LAM Riau) seharusnya ngurus adat kok ngurus Blok Rokan. Yang adat aja kita nggak tahu gimana. Di bawah pimpinan yang sekarang, belum ada sedikitpun untuk membangun. Apa kegiatan Anda di Riau ini kok boro boro ngurus Blok Rokan," kata Datuk Panglima Harian LMB, Ismail Amir, Sabtu (20/2/2021) dikutip dari sindonews
Pengolahan minyak dan gas sudah sepatutnya diurus oleh pihak yang memiliki kemampuan dan pengalaman. Pemerintah daerah atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang lebih tetap, bukan lembaga adat.
"Kalau pihak ketiga yang mengelola pasti ada cukong-cukong. Ini kerugian Riau. Sebagai orang Melayu kita malu menguasai yang tidak kita kuasai. Sebaiknya yang kita kuasai adalah yang kita mampu. Ini bukan orientasi bisnis. Seharusnya yang kita perjuangkan adalah bagaimana putra putri Riau bisa bekerja di rumah sendiri," tukasnya.
LMB menilai bahwa, LAM didirikan untuk mengangkat budaya melayu. Sementara Blok Rokan merupakan kekayaan alam yang dikelola oleh pemerintah. Pertamina sudah ditunjuk untuk pengelolaan Blok Rokan.
"Blok Rokan merupakan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Seluruh sumber daya alam kita ini dikelola oleh pemerintah. Jadi bukan usaha milik adat. Nanti dari mana dananya. Pasti dari pihak ketiga. Kalau sudah begitu, siapa yang diuntungkan ya pihak ketiga dan keuntungan pribadi di lembaga adat, bisa saja," tambah Juprizal, tokoh LMB.
