Praktik Dugaan Pungli SIM, ICPW Tuding Pernyataan Aktivis ICW Terlalu Lebay
Ketua Presidium Indonesian Civilian Police Watch (ICPW) Bambang Suranto saat berbincang dengan Perwira di Polri | Ist
Riaubisa.com, Jakarta - Ketua Presidium Indonesian Civilian Police Watch (ICPW) Bambang Suranto, menuding aktivis Indonesia Corruption Watch (ICW) Emerson Yuntho, terlalu lebay dalam memberikan pernyataannya terkait masih adany praktik dugaan pungli di tubuh Samsat dan Satpas SIM.
Bambang dalam pernyataannya menyebutkan, ucapan Emerson dalam surat terbukanya kepada Presiden Jokowi yang menyebutkan bahwa pembalap MotoGP serta F1 Valentino Rossi dan Lewis Hamilton, tak mungkin bisa punya SIM kalau buatnya di Indonesia, disebutnya terlalu berlebihan dan hiperbola.
"Kalau istilah anak sekarang lebay. Itu sama saja mengatakan bahwa puluhan hingga ratusan juta masyarakat Indonesia pemilik SIM, semua hasil dari suap. Inikan bisa tersinggung banyak orang, termasuk keluarga dia sendiri pemilik SIM, yang seharusnya merasa terlecehkan dengan pernyataan itu," kata Bambang, kepada awak media, Sabtu (18/09/2021).
Menurut dia, jika ingin menyelesaikan masalah, harusnya ICW melakukan komunikasi langsung kepada pihak terkait dalam hal ini Dirlanta. Sebab, polisi pastinya akan mengambil langkah strategis untuk menyelesaikan persoalan yang disampaikan Emerson.
"Inikan sudah ada niatan baik. Perkara masih ada pungli, itu soal lain. Mari kita benahi bersama, beri masukan yang konstruktif, yang membangun. Bukan malah menyudutkan apalagi menjatuhkan," pinta Bambang.
Bambang justru menantang aktivis ICW Emerson membuktikan pernyatannya soal pungli dan korupsi. Bahkan, Bambang blak blakan jika di institusi yang ada di Indonesia saat ini 'tidak ada yang bersih'. "Di KPK yang konon institusi paling suci saja 'tercemar'," cetus dia.
Meski begitu, Bambang mengaku berterima kasih atas kritik dan masukan Emerson terhadap jajaran Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya.
Namun, ia berharap hal itu tetap disampaikan secara proporsional atau tak berlebihan. Sebab jika tidak, menurutnya hal tersebut justru menambah masalah, bukan malah sebaliknya.
"Kritik dan saran itu disampaikan secara terukur. Jangan melebar kemana-mana, sampai-sampai Presiden dibawa-bawa. Presiden itu urusannya banyak. Persoalan seperti ini cukup diselesaikan dan dikomunikasikan melalui Dirlantas saya kira tuntas," ulasnya.
