Wabup Muzamil Minta Seluruh Aparat Desa Dukung Percepatan Sensus Ekonomi 2026
RiauBISA.com, Meranti – Wakil Bupati Kepulauan Meranti, Muzamil Baharudin, menginstruksikan seluruh jajaran pemerintah hingga tingkat desa untuk mendukung percepatan pelaksanaan Sensus Ekonomi (SE) 2026 di wilayah Kabupaten Kepulauan Meranti.
Instruksi tersebut disampaikan saat menerima kunjungan silaturahmi Ketua Sensus Ekonomi Provinsi Riau bersama jajaran Badan Pusat Statistik (BPS) di Ruang Rapat Wakil Bupati Kepulauan Meranti, Selasa (30/6/2026).
Pertemuan itu membahas perkembangan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 sekaligus mengevaluasi berbagai kendala yang dihadapi petugas selama proses pendataan di lapangan.
Muzamil menegaskan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti berkomitmen mendukung penuh pelaksanaan program strategis nasional tersebut agar target pendataan dapat tercapai.
Menurutnya, berbagai hambatan yang muncul harus diselesaikan melalui kerja sama seluruh unsur pemerintah dan masyarakat.
Sebagai langkah tindak lanjut, ia meminta perangkat daerah segera menerbitkan surat kepada camat, lurah, dan kepala desa agar memberikan dukungan maksimal kepada petugas sensus.
Pemerintah daerah juga akan melibatkan perangkat desa, RT/RW, kader masyarakat, serta unsur pendamping lainnya untuk membantu menjangkau warga yang sulit ditemui maupun yang masih ragu memberikan data.
Selain itu, Muzamil mendorong penguatan sosialisasi melalui berbagai saluran informasi dengan melibatkan tokoh masyarakat, media massa, serta media sosial pemerintah agar masyarakat memahami tujuan pelaksanaan sensus.
Ia menegaskan bahwa Sensus Ekonomi tidak berkaitan dengan pemungutan pajak maupun pengurangan bantuan sosial.
"Data yang dikumpulkan semata-mata digunakan untuk kepentingan perencanaan pembangunan dan penyusunan kebijakan pemerintah," ujarnya.
Menurut Muzamil, keberhasilan Sensus Ekonomi 2026 membutuhkan partisipasi aktif seluruh elemen masyarakat dan aparatur pemerintah sehingga data yang dihasilkan benar-benar akurat dan dapat menjadi dasar pembangunan daerah maupun nasional.
Sementara itu, jajaran BPS Provinsi Riau menyampaikan sejumlah tantangan yang masih dihadapi petugas di lapangan, di antaranya akses menuju sejumlah wilayah, capaian pendataan, serta masih adanya kesalahpahaman masyarakat yang mengaitkan sensus dengan pajak maupun status penerima bantuan sosial.
Pertemuan tersebut turut dihadiri jajaran BPS Provinsi Riau, BPS Kabupaten Kepulauan Meranti, para asisten Sekretariat Daerah, pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD), serta unsur pemerintah daerah lainnya. (*)
