Bahas Lifting Minyak, Komisi III DPRD Riau Gelar RDP dengan SKK Migas
Komisi III DPRD Riau saat RDP dengan SKK Migas, PHR dan INP Group, Senin (29/06/2026)
RiauBISA.com, Pekanbaru - Komisi III DPRD Riau menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan SKK Migas, PHR, INP Group, Dinas ESDM dan Bapenda Riau. Rapat ini bertujuan untuk mengetahui progres, explorasi dan eksploitasi minyak di Riau yang berwujud pada jumlah lifting minyak di Provinsi Riau.
"Alhamdulilah sampai bulan Mei ini progres mereka bagus sekalipun ada 2 hambatan yaitu kendala di PLN sehingga sumur-sumur mereka totalitas berhenti memompa, dan juga terjadi insiden putusnya pipa Riau dan akhirnya sudah selesai. Insyaallah kedepan ini jadi lancar," ucap Ketua Komisi III DPRD Riau, Edi Basri SH MSc usai rapat, Senin (29/06/2026).
Ia mengungkapkan bahwa, untuk lifting minyak Riau diprediksi viainya sampai bulan Mei ini dan alan ditransfer awal Juni ini sebesar US 60 juta dollar atau Rp1 triliun. Dimana 50 persen untuk Provinsi dan 50 persen untuk kabupaten/kota penghasil.
Politisi fraksi Gerindra itu mengatakan, untuk menghilangkan kekhawatiran defisit seperti terjadi tahun 2024 lalu oleh karena estimasi penerimaan viai Pemprov Riau terlalu tinggi. Untuk itu untuk APBD 2026 ini, hanya sekitar Rp500 miliar.
"Insyaallah itu tercapai dan mudah-mudahan bisa tercapai bahkan bisa 2 kali lipat perolehannya tahun 2026. Viai itu akan mereka transfer ke Riau Petrolium dan kita menginginkan supaya dana viai ini dijadikan keseluruhannya untuk menyempurnakan dan memperbesar PAD kita. Karena APBD kita ini dalam kondisi yang sangat kita perjuangkan secara maksimal. Insyaallah tahun 2027 bisa menjadi double digit," ucapnya.
Dengan APBD Riau dua digit kata Edi, Riau baru bisa membangun jalan, sekolah sebagai wujud aspirasi masyarakat seperti jalan dan lain sebagainya.
Selain itu dalam kesempatan itu Edi juga mengungkapkan masalah keterbukaan informasi mengenai biaya produksi mereka. Karena dalam sebuah investasi selalu terjadi penggelembungan anggaran (mark-up). Dan hal ini tentunya berdampak pada kecilnya deviden dan viai.
"PHR mengatakan, itu semua sudah diaudit secara berlapis. Maka DPRD Riau dalam hal ini melalui pimpinan akan meminta hasil audit PHR yang beroperasi di Riau kepada BPK. Supaya kita tahu normatifnya berapa pembiayaan mereka di Riau, apakah kategorinya normal atau sudah menerapkan sistim efisiensi atau bisa saja mungkin termasuk pembiayaan tinggi," tukasnya.
Sementara itu berdasarkan pengakuan PHR dan INP Group mengungkapkan bahwa salah satu kendala yang mereka hadapi di lapangan adalah pengolahan penambangan di kawasan hutan yang masih berproses di PKH dan hambatan dari kelompok masyarakat tertentu.
"Ini yang DPRD Riau bantu nanti sesuai dengan daerah dapil masing-masing. Seperti persoalan di Pelalawan mungkin nanti kita bantu pak Abdullah dan kawan-kawan supaya ada komunikasi politik dengan masyarakat. Karena PHR ini bukan perusahaan kita tapi perusahaan negara," tandasnya. (fin)
