Ini Harapan Komisi III DPRD Riau ke PT Riau Petroleum
Anggota Komisi III DPRD Riau, Abdullah
RiauBISA.com, Pekanbaru - Sebagai perusahaan milik daerah, PT Petroleum diharapkan punya lompatan yang lebih jelas dan serius dalam pembukaan lapangan kerja dalam pertumbuhan ekonomi, termasuk dalam dividen bagi APBD Riau. Selain itu BUMD ini diharapkan dapat menghasilkan dividen lebih banyak dari hasil usahanya.
Hal itu disampaikan anggota Komisi III DPRD Riau, Abdullah, usai rapat bersama dengan PT Petrolium, Ksmis (25/06/2026).
"Dengan adanya Direktur Operasional dan Direktur Keuangan kami dari DPRD Riau sudah mengawasi BUMD ini termasuk Riau Petrolium, ini sudah setahun setengah," ucapnya.
Abdullah berharap, ada lompatan yang lebih jelas dan lebih serius dalam pembukaan lapangan kerja, pertumbuhan ekonomi, termasuk deviden bagi APBD Riau.
Ia berharap deviden ini lebih banyak dihasilkan dari hasil usaha. Sehingga putaran ekonomi, pembukaan laporan kerja khususnya Provinsi yang kaya minyak ini, menjadi core business Riau Petroleum untuk segera meningkatkan profesionalisme kerja bersama direktur-direktur yang baru.
"Karena itu saya berharap satu setahun setengah ini saya pikir sudah menjadi pelajaran harus segera melakukan capaian-capaian yang lebih konkret buat Riau Petrolium," kata politisi fraksi PKS DPRD Riau itu.
Saat ditanya mengenai kompetensi masing-masing Direktur Riau Petroleum, Abdullah mengatakan bahwa untuk mengujinya harus dengan tindakan meski background mereka sepertinya belum ada di perminyakan. Namun di level manajemen memungkinkan.
"Selama mereka segera melakukan aksi-aksi nyata dan belajar cepat dan mengambil tindakan-tindakan bisnis yang menguntungkan bagi masyarakat Provinsi Riau," tukasnya.
Saat ditanya PAD yang diterima Pemprov Riau dari Riau Petrolium tahun 2025 lalu, Abdullah memgatakan Rp35 miliar. Sedangkan tahun 2026 ini pihaknya menargetkan Rp50 miliar. Ia pun berharap, kalau nanti ada rencana menerima PI yang cukup besar, 20 juta USD atau Rp320-an miliar tahun ini.
"Tapi mereka belum terima karena perhitungan PI yang nol kemarin tergantikan di tahun 2025, mulai Januari sampai Desember dibayarkan tahun ini. Makanya menjadi besar, harapan kita nggak sia-sia itu. Harus ada rencana bisnis yang betul-betul membanggakan bagi Provinsi Riau," tukasnya. (fin)
