Pansus OPD DPRD Riau Minta Pemprov Berdayakan SKK Migas
Anggota Pansus Optimalisasi Pendapatan Daerah (OPD) DPRD Riau, H. M Sumardany Zirnata ST, MSc
RiauBISA.com, Pekanbaru - Pemprov Riau dalam hal ini Biro Ekonomi seharusnya lebih intens komunikasi dengan SKK Migas. Pasalnya, sebagai Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan (SKK) Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, mereka yang lebih mengetahui lifting olahan minyak masing-masing perusahaan.
"Kalau tidak salah, ada 13 K3S perusahaan-perusahaan yang mengolah minyak di Riau ini. Contohnya, PHR, SPR Langgak, dan ada juga perusahaan dari Arab. Jadi pengolahan hulu ini semuanya berada dibawah pengawasan SKK Migas," ucap anggota Pansus Optimalisasi Pendapatan Daerah (OPD) DPRD Riau, H. M Sumardany Zirnata ST, MSc, Kamis (25/06/2026).
Oleh karena itu kata Sumardany, Pemprov Riau dalam hal ini Biro Ekonomi harus lebih intens berkomunikasi dengan SKK Migas. Pasalnya, sebagai pengawas mereka yang mengetahui berapa lifting masing-masing perusahaan pengolahan minyak ini.
"SKK Migas itulah yang mengawasi berapa liftingnya masing-masing perusahaan yang mengolah minyak ini. Jadi pemerintah harus lebih intens komunikasi sama SKK Migas terutama Biro Ekonomi. Kalau memang nanti mau kita dorong dari Komisi I, ayo bersama-sama kita dengan SKK, dengan Biro Ekonominya agar bisa mengetahui berapa lifting minyak kita itu," ujarnya.
Selain lifting minyak, papar politisi Demokrat itu, SKK Migas juga memonitor penggunaan bahan bakar K3S. Target paling besar PAD Riau adalah pajak bahan bakar (PBKB). Ada K3S1, K3S2, PHR berapa habisnya sebulan. Dan itu dimonitor oleh SKK Migas, tukasnya.
"Jadi ada dua keuntungan kita di situ kan. Lifting kita bisa dapat informasi dan kebutuhan bahan bakar masing-masing K3S. Kita bisa dapat sebagai data pembanding agar Bapenda itu menagih pajak bahan bakar itu sudah betul nggak kira-kira," tukas anggota Komisi I DPRD Riau itu.
Sumardany pun mengungkapkan bahwa selama ini Pemprov Riau hanya mendapat pajak bahan bakar bruto sebesar Rp1,3 triliun. Kondisi ini berbeda jauh dengan Kalimantan yang memperoleh pajak bahan bakar saja hampir Rp6 triliun.
"Itulah sumber terbesar PAD kita sebetulnya yang harus kita kejar. Jadi intens aja sama SKK itu, berdayakan SKK migas untuk menjalin komunikasi yang bagus. Dan ini menjadi atensi pada rapat semalam," pungkasnya. (fin)
