Pemprov Riau dan BPH Migas Perkuat Sinergi Awasi Distribusi BBM Subsidi dan Kompensasi
RiauBISA.com, Jakarta - Pemerintah Provinsi Riau resmi menjalin kerja sama strategis dengan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi dalam upaya memperkuat pengendalian dan pengawasan distribusi bahan bakar minyak (BBM) di wilayah Bumi Lancang Kuning. Kerja sama tersebut ditandai dengan penandatanganan kesepakatan bersama yang berfokus pada pembinaan, pengawasan, dan pengendalian penyaluran energi, khususnya BBM subsidi dan BBM kompensasi.
Penandatanganan kerja sama dilakukan langsung oleh Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau, SF Hariyanto, bersama Kepala BPH Migas, Wahyudi Anas, di Aula Cendrawasih Lantai G Kantor BPH Migas, Jakarta Selatan, Jumat (19/6/2026).
Turut mendampingi dalam kegiatan tersebut, Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Riau, Ninno Wastikasari, sebagai bentuk komitmen Pemerintah Provinsi Riau dalam mendukung tata kelola distribusi energi yang lebih baik.
Kerja sama ini difokuskan pada pengawasan distribusi Jenis BBM Tertentu (JBT) atau BBM bersubsidi dan Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) atau BBM kompensasi. Kedua jenis bahan bakar tersebut menjadi perhatian khusus pemerintah mengingat masih adanya potensi penyalahgunaan dan kebocoran dalam proses penyalurannya.
Melalui kesepakatan ini, Pemprov Riau dan BPH Migas berkomitmen memperkuat koordinasi guna memastikan setiap liter BBM subsidi dan kompensasi benar-benar tersalurkan kepada masyarakat yang berhak menerimanya.
Kolaborasi tersebut juga diharapkan mampu menciptakan sistem distribusi energi yang lebih transparan, akuntabel, dan tepat sasaran. Dengan keterlibatan aktif pemerintah daerah, pengawasan terhadap distribusi BBM di stasiun pengisian bahan bakar maupun jalur distribusi lainnya diharapkan dapat berjalan lebih efektif.
Selain itu, penguatan pengawasan ini juga menjadi langkah penting dalam meminimalkan potensi penyalahgunaan, penimbunan, hingga praktik spekulasi yang dapat merugikan masyarakat dan negara.
Pemerintah daerah menilai bahwa ketersediaan dan kepastian distribusi energi memiliki peran strategis dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Karena itu, pengawasan terhadap penyaluran BBM menjadi salah satu aspek penting dalam menjaga stabilitas perekonomian dan aktivitas masyarakat.
Kepala Bapenda Riau, Ninno Wastikasari, menyatakan dukungan penuh terhadap implementasi kerja sama tersebut. Menurutnya, distribusi energi yang baik akan memberikan dampak positif terhadap iklim usaha, tata kelola pemerintahan, dan kesejahteraan masyarakat.
"Dengan pengawasan yang semakin optimal, kebutuhan energi masyarakat dapat terpenuhi dengan baik, aktivitas ekonomi dapat berjalan lancar, serta kesejahteraan masyarakat di Provinsi Riau semakin meningkat," ujar Ninno.
Melalui sinergi antara Pemprov Riau dan BPH Migas ini, pemerintah berharap pengelolaan distribusi BBM subsidi dan kompensasi di Provinsi Riau semakin tertib, tepat sasaran, dan mampu memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat serta mendukung pembangunan ekonomi daerah secara berkelanjutan. (*)
