Terima LHP BPK, Bupati Kampar Tegaskan Komitmen Wujudkan Tata Kelola Keuangan Daerah yang Transparan
RiauBISA.com, Pekanbaru - Bupati Kampar, Ahmad Yuzar, menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Kampar untuk terus memperkuat tata kelola keuangan daerah yang transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Komitmen tersebut disampaikan saat menghadiri kegiatan penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia di Auditorium Lantai II Gedung BPK Perwakilan Provinsi Riau, Pekanbaru, Kamis (18/6/2026).
Kegiatan tersebut turut dihadiri para bupati dan wali kota se-Provinsi Riau, pimpinan DPRD kabupaten dan kota se-Riau, serta jajaran pemerintah daerah terkait. Penyerahan LHP BPK menjadi agenda penting dalam upaya memperkuat akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan.
Dalam kesempatan itu, Ahmad Yuzar menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Kampar akan terus berupaya meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah secara profesional, terbuka, dan bertanggung jawab.
"Pemerintah Kabupaten Kampar berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah secara profesional, transparan, dan akuntabel. Setiap rekomendasi yang disampaikan akan menjadi perhatian dan ditindaklanjuti guna mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik," ujar Ahmad Yuzar.
Menurutnya, pengelolaan keuangan yang tertib dan akuntabel merupakan salah satu fondasi utama dalam mewujudkan pelayanan publik yang optimal serta mendukung percepatan pembangunan daerah di berbagai sektor.
Ia menilai setiap rekomendasi yang diberikan oleh BPK harus dijadikan bahan evaluasi dan perbaikan dalam tata kelola pemerintahan, sehingga penggunaan anggaran daerah dapat dilakukan secara efektif, efisien, dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat.
Bupati Kampar juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah dan lembaga legislatif dalam mengawal pengelolaan keuangan daerah. Menurutnya, kolaborasi yang baik antara eksekutif dan legislatif menjadi kunci dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berintegritas.
Penyerahan LHP BPK ini sekaligus menjadi momentum bagi pemerintah daerah dan DPRD untuk terus memperkuat fungsi pengawasan terhadap penggunaan anggaran, memastikan seluruh program dan kegiatan yang dibiayai oleh APBD berjalan sesuai ketentuan dan memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat.
Melalui kegiatan tersebut, Pemerintah Kabupaten Kampar berharap dapat terus menjaga dan meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan, sekaligus mempertahankan komitmen terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah sebagai bagian dari upaya mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.
Komitmen terhadap transparansi dan akuntabilitas keuangan daerah dinilai menjadi salah satu aspek penting dalam menciptakan kepercayaan publik serta mendukung terciptanya pemerintahan yang efektif, responsif, dan berorientasi pada pelayanan kepada masyarakat. (*)
