BPS Canangkan Sensus Ekonomi 2026 di Riau, Sekda: Data Akurat Hasilkan Kebijakan Tepat
Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Riau, Syahrial Abdi
RiauBISA.com, Pekanbaru - Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Riau resmi menggelar Pencanangan Pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 di Halaman Kantor Gubernur Riau pada Minggu (14/6/2026). Acara yang menandai dimulainya agenda sepuluh tahunan tersebut berlangsung semarak dan dibuka secara simbolis melalui pelepasan para mitra BPS untuk kegiatan jalan santai (fun walk).
Agenda strategis ini dibuka secara langsung oleh Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Riau, Syahrial Abdi. Turut hadir dalam acara tersebut Deputi Bidang Metodologi dan Informasi Statistik BPS RI, Pudji Ismartini, beserta jajaran unsur pimpinan daerah dan tamu undangan dari berbagai instansi terkait.
Dalam sambutannya, Syahrial Abdi menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang tinggi dari Pemerintah Provinsi Riau kepada BPS Riau atas kesiapannya. Sensus Ekonomi ini merupakan amanat Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik yang digelar satu dekade sekali demi memperoleh gambaran utuh mengenai kondisi perekonomian nasional dan daerah.
“Saya selalu meyakini bahwa data bukan sekadar angka, tetapi merupakan fondasi pembangunan. Data yang akurat akan menghasilkan kebijakan yang tepat. Kebijakan yang tepat akan melahirkan pembangunan yang berkualitas. Dan pada akhirnya, pembangunan yang berkualitas akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ujar Syahrial Abdi, Minggu (14/6/2026).
Syahrial menambahkan, saat ini masyarakat berada di era transformasi digital, perubahan pola konsumsi, dan pesatnya pertumbuhan ekonomi kreatif. Di tengah dinamika global ini, pemerintah daerah sangat membutuhkan pasokan data yang lengkap, akurat, dan mutakhir agar rumusan kebijakan pembangunan tidak salah sasaran.
Bagi Bumi Lancang Kuning sendiri, data ekonomi berkualitas menjadi instrumen krusial karena Riau memiliki potensi besar pada sektor perikanan, pertanian, perdagangan, pariwisata, hingga pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Di sisi lain, Riau juga dihadapkan pada tantangan fluktuasi dana transfer pusat, defisit anggaran, serta statusnya sebagai daerah non-sentra pangan.
Lebih lanjut, Pemprov Riau kini tengah gencar mendorong transformasi ekonomi menuju sistem yang inklusif, berkelanjutan, dan berbasis inovasi demi menyongsong Indonesia Emas 2045. Sensus Ekonomi 2026 diproyeksikan menjadi kompas utama dalam menyusun rencana pembangunan, memperkuat daya saing lokal, serta membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat.
Mengakhiri arahannya, Sekdaprov Riau berharap momentum pencanangan ini mampu memperkuat sinergi antara BPS, pemerintah daerah, pelaku usaha, dan media massa. Ia mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menyukseskan agenda ini dengan memberikan data yang jujur dan apa adanya kepada petugas lapangan demi masa depan Riau yang lebih maju.(*)
