Strategi Efisiensi BGN: Moratorium Dapur Baru dan Standarisasi Satuan Pemenuhan Gizi
RiauBISA.com, Jakarta - Badan Gizi Nasional (BGN) menegaskan komitmennya untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Langkah strategis ini ditempuh melalui penguatan tata kelola, efisiensi anggaran, penajaman sasaran penerima manfaat, serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang tersedia. Seluruh rangkaian penataan tersebut dilakukan demi memastikan program prioritas ini berjalan lebih tepat sasaran, berkelanjutan, dan memberikan dampak kemanfaatan maksimal bagi masyarakat luas.
Arah kebijakan baru ini dipaparkan langsung oleh Kepala Badan Gizi Nasional, Nanik S. Deyang, dalam sesi Konferensi Pers di Kantor Pusat BGN pada Kamis (4/6). Agenda tersebut menjadi momentum konsolidasi awal bagi jajaran pimpinan baru BGN dalam menyusun langkah taktis pelaksanaan program ke depan. Nanik menyebut fokus utama BGN saat ini adalah menjamin setiap rupiah anggaran yang digunakan mampu menghasilkan intervensi gizi optimal bagi kelompok masyarakat yang paling membutuhkan.
"Fokus kami saat ini adalah memastikan Program Makan Bergizi Gratis berjalan lebih efektif, tepat sasaran, dan memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat. Oleh karena itu, kami melakukan penataan pelaksanaan program agar kualitas layanan dapat terus ditingkatkan," ujar Nanik S. Deyang dalam keterangan resminya di hadapan awak media.
Sebagai bagian dari langkah penataan, BGN menerapkan kebijakan refocusing penerima manfaat agar intervensi gizi lebih terarah kepada kelompok prioritas, melakukan moratorium sementara pembangunan dapur baru, serta mengoptimalkan dapur yang sudah beroperasi. Selain itu, BGN memperkuat pembinaan dan standardisasi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) guna memastikan seluruh dapur memenuhi standar keamanan pangan, mutu layanan, dan kualitas sumber daya manusia (SDM) yang ditetapkan.
Nanik menjelaskan bahwa langkah pembenahan ini juga menjadi jawaban atas tantangan ketimpangan layanan di berbagai wilayah Indonesia. Saat ini, konsentrasi fasilitas dapur masih terpusat tinggi di wilayah aglomerasi, sedangkan sejumlah daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) justru masih sangat membutuhkan penguatan layanan gizi secara masif.
"Karena itu kami melakukan penataan agar pemerataan manfaat program benar-benar dapat dirasakan oleh seluruh anak Indonesia. Kami menyiapkan berbagai skema implementasi MBG yang lebih adaptif di wilayah 3T dengan mengoptimalkan sarana yang tersedia, seperti kantin sekolah, dapur umum, maupun fasilitas komunitas," jelas Nanik menambahkan.
Guna memperluas jangkauan layanan, BGN membuka peluang kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN), sektor swasta lewat program Corporate Social Responsibility (CSR), hingga yayasan komunitas. BGN menegaskan pembenahan standar operasional, peningkatan kapasitas SDM, serta penguatan pengawasan berkala akan tetap menjadi agenda utama di tengah proses konsolidasi yang sedang berjalan ini.
Sementara itu, Wakil Kepala BGN, Agustina Arumsari, menyampaikan bahwa penguatan tata kelola akan dilakukan melalui peningkatan sistem pengendalian internal, integrasi data, validasi informasi, serta pengembangan sistem yang akuntabel dan transparan. Di samping itu, dalam penajaman sasaran program, BGN juga memperkuat intervensi kepada kelompok 3B (ibu hamil, ibu menyusui, dan balita) sebagai kelompok strategis dalam mencegah stunting dan meningkatkan kualitas SDM sejak dini.(*)
