Anggaran Miliaran Digelontorkan, Tapi 13 Unit Usaha Bumdes di Singingi Sudah Mati Suri?
Ilustrasi Bumdes
RiauBISA.com, Teluk Kuantan - Sebanyak 13 unit Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) yang ada di Kecamatan Singingi, Kabupaten Kuantan Singingi (Kuansing) dikabarkan jalan ditempat alias mati suri. Dari informasi yang diterima, hanya 3 hingga 4 unit usaha saja yang aktif.
13 unit Bumdes yang jalan ditempat itu tersebar di area titik Desa Sungai Bawang, Desa Kebun Lado, Desa Logas Hilir, Desa Logas, Desa Air Mas dan Desa Pangkalan Indarung.
Untuk diketahui bersama, Bumdes-bumdes itu, mendapat kucuran anggaran segar yang digelontorkan secara bertahap. Anggaran yang ditaksir bernilai miliaran rupiah itu, berasal dari Bantuan Keuangan (Bankeu) Provinsi Riau.
Di tahun 2020, Bumdes di setiap Desa Kecamatan Singingi menerima kucuran dana dengan nilai Rp 150 juta. Dan pada tahun 2021, Pemprov Riau kembali mengucurkan anggaran untuk setiap Bumdes lebih kurang Rp 80 juta dan tambahan anggaran Rp 50 juta.
Kondisi ini tentu saja memicu sorotan dari masyarakat dan mempertanyakan, kemana aliran dana anggaran ratusan juta rupiah itu dan diperuntukkan untuk apa saja?
"Uang negara sudah dikucurkan ratusan juta per Bumdes, tapi realitanya banyak Bumdes yang jalan ditempat. Mirisnya lagi, pihak Kecamatan seperti berpangku tangan dan jadi penonton saja," ucap salah sumber yang ada di salah satu Bumdes Kecamatan Singingi, kepada RiauBISA.com, Senin (11/5/2026).
Ironisnya lagi, dalam menjalankan unit usaha Bumdes ini, Pemerintah Kecamatan sangat lemah dalam sisi pembinaan dan pengawasan. Hal inilah yang membuat roda unit usaha Bumdes hanya jalan ditempat.
"Ini harus menjadi perhatian bersama. Karena anggaran yang dikucurkan sangat banyak untuk Bumdes yang tersebar di beberapa desa, jangan sampai penggunaannya tidak tepat sasaran," pintanya.
Salah satu warga di Desa Kebun Lado, Hendrik, mendesak Pemkab Kuansing dibawah instansi Inspektorat, untuk turun menanggapi persoalan yang tengah dihadapi oleh Bumdes saat ini.
"Kami meminta kolaborasi Inspektorat Kuansing dan Provinsi, turun melakukan audit. Karena itu uang rakyat yang harus dipertanggungjawabkan. Jangan sampai dana ratusan juta hilang tanpa bekas sementara Bumdes mati suri," tegas Hendrik. (*)
