Bupati Kampar Buka ACFFEST 2026, Ajak Masyarakat Bangun Gerakan Anti Korupsi Lewat Film
RiauBISA.com, Kampar - Bupati Kampar, Ahmad Yuzar, secara resmi membuka kegiatan Movie Day Riau 2026 dalam rangka Anti Corruption Film Festival 2026 (ACFFEST) yang digelar bersama Komunitas Film Pekanbaru di Balai Bupati Kampar, Bangkinang Kota, Minggu (19/4/2026).
Kegiatan ini turut dihadiri oleh unsur pemerintah daerah serta perwakilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK RI), termasuk penyuluh anti korupsi Riau, pejabat Sekretariat Daerah Kabupaten Kampar, Inspektorat, Dinas Kominfo, hingga Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga.
Dalam sambutannya, Ahmad Yuzar menyampaikan bahwa penyelenggaraan ACFFEST di Kampar menjadi momentum penting dalam upaya memperkuat edukasi publik terkait bahaya korupsi. Ia menegaskan bahwa pemberantasan korupsi tidak bisa hanya dibebankan kepada pemerintah, tetapi harus menjadi gerakan bersama seluruh lapisan masyarakat.
Menurutnya, pendekatan kreatif melalui media film menjadi sarana efektif untuk menanamkan nilai-nilai integritas, terutama kepada generasi muda. Film dinilai mampu menyampaikan pesan moral secara lebih kuat, menarik, dan mudah dipahami.
“Melalui kegiatan ini, kita ingin membangun kesadaran bersama bahwa melawan korupsi adalah tanggung jawab kita semua,” ujar Ahmad Yuzar.
Ia juga mengajak masyarakat Kampar untuk mulai membangun budaya anti korupsi dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam lingkungan keluarga, pendidikan, maupun pelayanan publik, sebagai langkah nyata menuju pemerintahan yang bersih dan berintegritas.
Pemerintah Kabupaten Kampar turut memberikan apresiasi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi atas terselenggaranya ACFFEST 2026. Kegiatan ini dinilai mampu menjadi ruang edukasi kreatif yang efektif dalam meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pencegahan korupsi sejak dini.
Melalui Movie Day Riau 2026 ini, diharapkan semangat anti korupsi dapat terus tumbuh dan mengakar di tengah masyarakat, khususnya di Kabupaten Kampar, sebagai bagian dari upaya menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih transparan dan berintegritas. (*)
