Pemko Dumai Percepat Operasional SPPG, 21 Titik Sudah Layani 54 Ribu Penerima Manfaat MBG
RiauBISA.com, Dumai – Pemerintah Kota Dumai menegaskan komitmennya dalam menyukseskan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan mempercepat operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Hingga saat ini, 21 dari total target 33 SPPG di Kota Dumai telah beroperasi dan melayani 54.333 penerima manfaat.
Komitmen tersebut disampaikan Sekretaris Daerah Kota Dumai sekaligus Ketua Satgas MBG Kota Dumai, Fahmi Rizal, S.STP., M.Si., usai mengikuti Rapat Konsolidasi Program MBG bersama kepala Satpel, mitra, dan yayasan se-Provinsi Riau di Pekanbaru, Sabtu (21/2/2026).
Rapat yang diikuti 1.150 peserta itu turut dihadiri Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Irjen Pol. (P) Sony Sanjaya. Dalam forum tersebut, BGN menegaskan pentingnya sinergi pemerintah daerah untuk memastikan percepatan dan pemerataan pelaksanaan MBG di 12 kabupaten/kota se-Riau.
Secara nasional, penerima manfaat MBG telah mencapai 60,24 juta jiwa, terdiri dari 49,27 juta peserta didik dan 10,98 juta non-peserta didik. Selain berdampak pada peningkatan gizi masyarakat, program ini juga mendorong pertumbuhan ekonomi lokal melalui kemitraan dengan 87.663 supplier di seluruh Indonesia, termasuk pelaku UMKM, petani, dan peternak.
Dalam sesi diskusi, Sekdako Dumai melaporkan progres signifikan yang telah dicapai daerahnya. Dari target 33 SPPG sesuai rencana BGN, sebanyak 21 titik telah aktif beroperasi.
“Pemerintah Kota Dumai berkomitmen penuh mendukung program prioritas ini. Kami terus mendorong percepatan operasional SPPG, termasuk memastikan standar kesehatan melalui penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi oleh Dinas Kesehatan,” ujarnya.
Ke depan, Pemko Dumai akan memfokuskan percepatan operasional SPPG terutama di wilayah 3T (terdepan, terluar, dan tertinggal), agar manfaat program dapat dirasakan lebih merata.
Dengan langkah tersebut, Pemko Dumai optimistis target operasional penuh dapat segera tercapai sekaligus menghadirkan dampak ganda: peningkatan kualitas gizi masyarakat dan penguatan ekonomi lokal. (*)
