Bupati Siak: Program Prioritas Nasional Jadi Peluang Jaga Pembangunan Daerah
Bupati Siak, Afni Zulkifli dalam Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal RKPD Provinsi Riau Tahun 2027
RiauBISA.com, Pekanbaru – Bupati Siak, Afni Zulkifli, menilai program prioritas nasional dapat menjadi peluang bagi daerah untuk menjaga kesinambungan pembangunan di tengah penyesuaian kebijakan fiskal.
Hal tersebut disampaikannya dalam Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal RKPD Provinsi Riau Tahun 2027 di Pekanbaru, Rabu (18/2/2026).
Afni mengungkapkan, dalam dua pekan terakhir dirinya intens berkomunikasi dengan sejumlah kementerian dan lembaga di tingkat pusat guna memahami arah kebijakan anggaran pemerintah. Ia menegaskan, di daerah tidak ada istilah pemotongan anggaran, melainkan pengalihan ke program prioritas nasional.
“Kesimpulannya, kita harus tetap semangat dan bersama-sama mendukung program prioritas Bapak Presiden,” ujarnya di hadapan para kepala daerah se-Riau.
Ia juga menyatakan dukungan kepada Plt Gubernur Riau, SF Hariyanto, untuk mengawal pelaksanaan program prioritas Presiden di Provinsi Riau, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Merah Putih, Sekolah Rakyat, serta program Instruksi Presiden (Inpres) Jalan Daerah.
Menurut Afni, pengalihan anggaran ke program nasional harus dipandang sebagai peluang yang tetap bisa memberi dampak langsung ke daerah apabila dikawal dengan baik. “Kami siap berada di belakang Pak Gubernur untuk memastikan program prioritas Presiden berjalan optimal dan memberi manfaat bagi masyarakat Riau,” tegasnya.
Selain itu, Afni menyampaikan informasi terkait peluang dana perbantuan bagi daerah. Berdasarkan informasi yang diterimanya dari DPR RI, terdapat alokasi dana perbantuan sekitar Rp230 triliun dalam APBN 2026 yang dapat diakses pemerintah daerah.
Ia berharap, di bawah koordinasi gubernur, seluruh kabupaten/kota di Riau dapat bersinergi untuk mengakses dana tersebut, terutama untuk mendukung pembangunan infrastruktur dan sektor pendidikan.
Sementara itu, Plt Gubernur Riau, SF Hariyanto, menegaskan bahwa forum RKPD menjadi ruang strategis untuk menyelaraskan arah pembangunan kabupaten/kota dengan kebijakan provinsi dan nasional.
Ia menyampaikan bahwa prioritas RKPD 2027 akan difokuskan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia, pemenuhan layanan dasar seperti kesehatan, serta pemeliharaan infrastruktur yang menjadi kewenangan pemerintah, termasuk perbaikan jalan rusak.
“Tantangan kita adalah bagaimana bersama-sama menggali potensi daerah agar pendapatan tahun 2027 dapat meningkat,” ujarnya. (*)
