Alkes Rp8 Miliar RSUD Petala Bumi Masih Tunda Bayar
Direktur RSUD Petala Bumi, Dr. drg Cahaya Purnama Sari M.Kes. (foto/fin)
RiauBISA.com, Pekanbaru - Direktur RSUD Petala Bumi Provinsi Riau, Dr.drg.Cahaya Purnama Sari,M.Kes mengatakan, pengadaan alat kesehatan (Alkes) senilai Rp8 miliar lebih sudah digunakan dan difungsikan. Meski masih tunda bayar namun tidak terpengaruh ke pelayanan.
Hal itu disampaikannya usai Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan komisi V DPRD Riau yang dipimpin oleh wakil Ketua komisi V DPRD Riau, Abdul Kasim SH didampingi Sekretaris komisi V DPRD Riau, Robin Hutagalung SH, Rabu (15/7/2025).
"Kebetulan alatnya sudah dipergunakan. Jadi tentang selisihnya keuangannya, tunda bayar. Tapi alat alatnya sudah kita gunakan. Ini tidak berpengaruh ke pelayanan karena sudah kita pakai dan sudah kita fungsikan," ucap Cahaya Purnama Sari.
Saat ditanya jenis Alkesnya, ia mengaku banyak dan pihaknya tidak ingat. Seperti, RX Ray dan alkes kecil lainnya.
Sementara terkait efisiensi anggaran, Cahaya Purnama Sari mengaku, sangat mengganggu. Cuman saja pihaknya dituntut untuk bisa memberdayakan apa yang bisa diberdayakan.
Ia mencotohkan, beberapa alat yang memang sudah dibeli, bisa digunakan lagi. Misalnya ada alkes yang sedang pemeliharaan itu bisa dipelihara.
Sementara saat ditanya mengenai realisasi anggaran APBD Riau 2025 yang saat ini masih 65 persen khususnya pekerjaan fisik, pihaknya mengaku optimis bisa tercapai.
Terkait tunda bayar ucap Cahaya, pihaknya sudah menyerahkan dokumennya ke BPKAD, tinggal membayarkan.
Cahaya Purnama juga mengakui bahwa pihak kontraktor selama ini masih bersurat ke RSUD Petala Bumi kapan mau dibayarkan dan sudah pihaknya juga sudah menjelaskan.
Sementara itu, Wakil ketua komisi V DPRD Riau, Abdul Kasim saat dikonfirmasi mengaku RDP bersama RSUD Petala Bumi hari ini belum bisa ia simpulkan.
"Kami belum bisa buat kesimpulan, nanti di APBD-P," ucap dia singkat.
Begitu juga ketika ditanya terkait instruksi Gubernur Riau soal menolkan pengadaan barang dan jasa. Abdul Kasim mengatakan, bahasa itu ada dimana-mana.
"Semua kegiatan fisik apa dikatakan, melakukan, kan bahasa dia dititipkan. Nanti kita mau lihat di evaluasi ini. Berjalan atau tidak, karena apakah memang di nolkan. Kalau di nolkan ini ada yang berefek kepada pelayanan," ujar politisi asal fraksi PKS tersebut. (fin)
