Bekerjasama dengan Pemprov Sumut, DPRD Riau Dorong Gubri Agar Jalan via Rohul Berstatus Nasional
Wakil ketua DPRD Riau, Budiman Lubis SH
RiauBISA.com, Pekanbaru - Bekerjasama dengan Pemprov Sumatera Utara, DPRD Riau mendorong Gubernur Riau, Abdul Wahid agar jalan dan jembatan yang melintasi Rokan Hulu (Rohul) dapat ditingkatkan statusnya menjadi jalan nasional. Pasalnya, dengan peningkatan status tersebut, jalan dan jembatan menjadi tanggungjawab pemerintah pusat.
Hal itu disampaikan Wakil ketua DPRD Riau, Budiman Lubis SH saat dikonfirmasi mengenai progres pembangunan jembatan di Rohul usai mengikuti rapat paripurna DPRD Riau, Senin (7/7/2025).
"Iya kemarin sudah kita panggil pihak PU dan pemborong. Kita ingin dipaparkan bagaimana konstrusinya, anggarannya, dan kapan diselesaikan sudah disampaikan.
Pada paparannya kata Budiman pembangunan jembatan sepanjang 90 × 6 meter tersebut akan tuntas bulan Oktober mendatang.
"Oktober paling lama selesai. Sekarang alhamdulillah tahap proses pembangunannya sudah mulai nampak. Pemasangan tiang untuk penyangganya, kita selalu pantau koq baik ketika kita lewat maupun dari kawan kawan yang ada di sekitar jembatan," ucapnya.
Mereka pun kata politisi Gerindra itu, meminta sekitar seminggu atau dua minggu nanti untuk penutupan menungu kerasnya pemasangan pilar. Saat itu, nantinya semua kendaraan distop habis, mulai dari sepeda motor hingga kendaraan bermotor lainnya.
Ia mengatakan, jembatan Rohul tersebut sudah cukup tua, 35 tahun. Ia pun mendorong Gubernur Riau, Abdul Wahid bersama Plt Sekdaprov, Job Kurniawan agar jalan dan jembatan yang melintasi Rohul itu dapat ditingkatkan statusnya menjadi jalan nasional.
"Tadi kami rapat dengan pak Gubernur di ruangan saya terkait peningkatan status jalan tersebut. Dan Gubernur menyampaikan akan mengunjungi komisi V DPR RI menyampaikan persoalan itu. Karena kalau peningkatan status jalan itu 5 tahun sekali," ujarnya.
Jadi sekarang ucap Budiman, pihaknya tengah menyiapkan segala sesuatu persyaratan dan kajian-kajiannya. Dan ini harus bekerja sama (kombinasi) dengan Pemprov Sumatera Utara, ucap dia.
Ia mengatakan, kalau jalan nasional ini terwujud, otomatis jalan jembatan menjadi tanggungjawab pemerintah pusat. Sehingga APBD tidak tergerus lagi seperti sekarang, pungkasnya. (fin)
