Prihatin dengan TNTN, Anggota Komisi II DPRD Riau Minta Pemerintah Memikirkan Masyarakat yang Terdampak
Anggota Komisi II DPRD Riau, Monang Eliezer Pasaribu saat diwawancara awak media, Kamis (3/7/2025). (foto/fin)
RiauBISA.com, Pekanbaru - Anggota DPRD Riau, Monang Eliezer Pasaribu mengaku cukup prihatin terhadap masyarakat yang bermukim di Taman Nasional Teso Nilo (TNTN). Pasalnya, mereka sudah lama tinggal disana jauh sebelum ditetapkan sebagai hutan lindung, namun mereka harus terusir disana.
"Iya, kita turut prihatin terutama terhadap masyarakat dengan kejadian ini. Kalau kita lihat dari kronologis, mengapa masyarakat bermukim di situ dan sudah tinggal di situ. Kalau kita lihat historikalnya, cukup panjang bahkan dari tahun 2000 barangkali sebelum itu ditetapkan ataupun diperluas TNTN dari 38.000 menjadi 81 ribu hektar," ujarnya.
Sebagai wakil rakyat dapil Siak-Pelalawan ucap Monang, pihaknya minta pemerintah untuk memikirkan masyarakat yang terdampak.
"Apa langkah konkret yang dilakukan pemerintah ataupun tawaran pada masyarakat yang terdampak. Artinya, hari ini jangan dipaksa masyarakat relokasi mandiri. Karena relokasi mandiri, apalagi masyarakat yang punya lahan 2 sampai 5 hektare yang baru berbuah, bagaimana mereka relokasi sendiri," ucapnya.
Menurut mantan DPRD Pelalawan itu, warga yang berdomisi di TNTN itu, berjuang dengan menjual semua harta bendanya di kampung halamannya dengan harapan mereka memiliki lahan di situ.
"Nah, kalau kita lihat keterangan di medsos itu, mereka bukan menggarap lahan itu. Lahan itu didapatkan dari oknum yang sudah ditangkap penegak hukum. Artinya, mereka datang ke situ bukan asal-asalan. Tentu dia melalui ganti rugi," ucap Monang.
Anggota Komisi II DPRD Riau itu pun mengaku miris melihat terkait nasib anak sekolah. Informasi yang ia peroleh ujar politisi Demokrat itu, anak-anak belum dibolehkan mendaftar sekolah.
"Nah, harusnya ini kan tidak boleh dikorbankan. Ini kan generasi penerus, anak anak tidak salah. Seandainya ini besok benar benar ini mereka direlokasi atau dipaksakan tinggal pindah sekolahnya. Katakan kalau dia semester satu pindah atau sudah sempat sekolahnya kan enggak mengurangi mata pelajaran yang sudah dipajarinya kalaupun semester per semester," ucapnya sedih.
Lebih lanjut kata Monang, hari ini musim pendaftaran sekolah. Ia pun tak bisa membayangkan kalau anak-anak sempat terhenti sekolahnya. Untuk itu pihaknya minta pemerintah, khususnya pemerintah pusat dan pemerintah daerah seperti statement Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Pelalawan, belum ada petunjuk dari Satgas PKH.
Setahu Monang Pasaribu ada 3 sekolah SD Negeri disana. Untuk itu Monang mrnawarkan solusi, kalaupun misalnya direlokasi, pihaknya minta dipisahkan sekolah.
"Toh kalau enggak bisa juga masyarakat bertahan kalau direlokasi, kita jangan mengorbankan pendidikan generasi bangsa," pungkasnya. (fin)
