Edi Basri: Sudahlah, Orang Riau Lebih Mengerti Masalah Riau
Ketua Komisi III DPRD Riau, Edi Basri SH, MSi. (foto/fin)
RiauBISA.com, Pekanbaru - Terkait pemberitaan dan komentar dari para masyarakat. termasuk tokoh tokoh masyarkat dan lembaga adat lainnya, DPRD Riau mendukung Satgas PKH dalam penegakan hukum di TNTN karena hal itu paru paru dunia khususnya sebagai tempat berkembangnya habitat flora dan fauna di Riau.
Hal itu ditegaskan ketua Komisi III DPRD Riau, Edi Basri SH, MSi menyikapi statemen Adian Napitupulu yang viral di medsos, Kamis (3/7/2025).
"Kenapa sekarang sering terjadi harimau masuk kampung, karena enggak ada tempat tinggalnya lagi. Nanti kalau tidak ada hutan, berarti harimau itu nanti tinggalnya di bawah rumah kita. Itu salah satu efeknya," ujarnya.
Politisi fraksi Gerindra itu mengatakan, hal ini bukan hanya masalah kredibilitas negara di tingkat dunia, sebagai paru dunia tapi juga untuk keselamatan masyarakat dan flora dan fauna tapi untuk di Provinsi Riau.
"Makanya saya ingin mengatakan bahwa sudahlah, orang Riau lebih mengerti masalah Riau daripada orang yang luar Riau. Kalau bicara DPR RI, DPRD Riau juga ada yang sebaiknya yang berbicara," tegasnya.
Edi Basri meminta agar jangan di politisasi melalui orang lain yang mungkin tidak mengerti masalah Riau.
"Saya mendukung Satgas PKH, lanjutkan tugasnya selesaikan itu. DPR RI akan mendukung, kalau sikap Satgas itu nanti merembet kepada kepentingan masyarakat yang riil yang diatas lahan hutan lindung. Kenapa, karena selain daripada hutan lindung itu, ada mekanismenya," tukasnya.
Selain itu Edi Basri juga mengungkapkan, HPT bisa pemerintah memberikan verifikasi untuk peruntukannya.
"HPT itu seorang pemilik konsensi itu ada aturannya, dia harus menempuh beberapa tahap baru bisa dia mengatakan itu adalah bagian daripada pengolahannya," ujarnya.
Edi menyebut, tidak ada hutan lindung. Karena kebutuhan kolektif saat ini sebagai orang Riau dan juga secara nasional.
Saat disebut bahwa ada sejumlah oknum anggota anggota dewan yang juga memiliki lahan di TNTN, Edi Basri mengatakan, dirinya tidak bicara sial anggota dewan.
"Kata orang, tangan mencincang bahu memikul," ucapnya.
Anggota DPRD Riau yang dikenal dekat dengan wartawan itu juga menghormati sikap.seperti yang ditunjukan Nico Sanipar yang legowo menyerahkan lahannya kepada Satgas PKH.
"Mestinya seperti itu, berarti ada kesadaran dia secara umum berarti dia bertanggung jawab terhadap masyarakat Riau," katanya.
Saat ditanya mengenai penertiban hutan di luar TNTN, menurut Edi Basri negara ini dibangun bukan untuk hutan, tapi adalah untuk kepentingan masyarakat.
"Maka dalam ketentuan UUD kita seluruh kekayaan negara ini diperuntukan untuk kesehjateraan masyarakat," ujarnya.
Ia mencontohkan, di daerah Alai di Kecamatan XIII Koto Kampar. Di belakang kampungnya sudah kawasan hutan. "Apakah dia enggak boleh bertani," tanya dia.
Otomatis mungkin satu hutannya harus di rubah supaya di alokasikan untuk perkebunan dan pertanian masyarakat.
"Apalagi kami dari HKTI Provinsi Riau ini masalah, masalah pertanian di kawasan kita akan bela. Sepanjang itu tidak di hutan lindung, kita akan bela," pungkasnya. (fin)
