Komisi IV DPRD Riau Gelar RDP dengan Dinas PUPR PKPP Riau
Ketua Komisi IV DPRD Riau, Ma,mun Solihin. (foto/fin)
RiauBISA.com, Pekanbaru - Tidak tercapainya pendapatan daerah tahun anggaran 2024 mengakibatkan sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Riau terpaksa melakukan pergeseran anggaran. Untuk memastikan hal tersebut Komisi IV DPRD Riau menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dinas PUPR PKPP Riau, Kamis (12/6/2025).
"Yang pertama kita pengen memastikan karena sudah ada tiga pergeseran anggaran dan kegiatan. Kemudian yang kedua, kita pengen memastikan tunda bayar yang cukup banyak sekitar Rp382 miliar, itu kapan mulai dibayarkan," ucap Ketua Komisi IV DPRD Riau, Ma,mun Solihin usai RDP.
Selain itu dalam RDP tersebut Komisi IV DPRD Riau mempertanyakan penanganan ruas jalan di provinsi Riau yang rusak parah agar Dinas PUPR PKPP Riau menjadikan prioritasnya.
"Tadi kawan kawan juga ada yang mempertanyakan mengenai pembangunan Rumah Layak Huni (RLH) dan tata ruang dan sebagainya. Cukup banyak agenda yang dibahas tadi dan sudah ada titik temu," ujarnya.
Ma,mun Solihin menjelaskan, bahwa Dinas PUPR PKPP Riau memastikan perawatan jalan khususnya ruas jalan provinsi, bisa segera diatasi paling tidak diperbaiki. Seperti ruas jalan Sungai Sibam sampai ke Pertapahan, dan Jalan Garuda Sakti khususnya di Jalan Karya Indah.
"Tadi sudah disampaikan sama Kepala. UPT-nya pak Basrarudin bahwa mungkin beberapa hari ke depan sudah mulai diangsur angsur. Kalau tidak pakai mesin ya, pakai manual dulu. Yang penting supaya tidak memicu kemacetan di jalan Sibam," ucapnya.
Politisi fraksi PDIP DPRD Riau itu mengaku cukup sulit mengkritisi Dinas PUPR PKPP Riau. Pasalnya, kondisi keuangan Riau saat ini cukup sulit. Sehingga untuk memprioriaskan anggaran dimana titik titiknya, memang cukup memakan waktu.
"Apalagi sekarang tadi kita mintai informasi belum tersedia anggaran untuk pembangunan sesuai yang ada di DPA di 2025 ini. Sehingga memang perlu waktu menyelesaikan itu dan kita akan kawal terus. Kapan anggaran itu tersedia segera tunaikan. Masalah-masalah yang tadi kita sampaikan antara lain tunda bayar dan perbaikan jalan. Tadi cukup tajam juga kita bahas," ucap Ma,mun Solihin.
Selain itu, Solihin juga menjelaskan bahwa, perbaikan jalan dilakukan di ruas Jalan Cerenti sampai ke Air Molek yang kemarin Komisi IV DPRD Riau sudah ke sana.
"Besok kita rencana mau ke mau ngecek secara luas dalam Jalan provinsi juga sekaligus mau melihat kendaraan perusahaan-perusahàn yang melintas di ruas jalan itu," ujarnya.
Komisi IV DPRD Riau kata Ma,mun Solihin, akan meminta supaya jalan provinsi yang dilewati oleh perusahaan-perusahaan angkutan berat seperti ODOL dan sebagainya, harus bertanggung jawab, meskipun izinnya dari pusat. Karena persoalan kerusakan jalan itu dirasakan oleh masyarakat Riau, ujarnya.
"Ini tidak bisa baik perawatan maupun pembangunan itu mengandalkan anggaran dari provinsi saja. Dan skema ini yang mau kita bahas nanti. Akan kita panggil perusahaan-perusahaan yang melewati ruas jalan provinsi," tegasnya.
Ia pun berharap, agar nanti bisa terverifikasi dengan koordinasi dengan pemuda Kabupaten yang dilewati oleh perusahaan perusahaan yang lewat di ruas jalan provinsi itu.
Saat ditanya memgenai tunda bayar, Ma,mun Solihin mengatakan bahwa masih menunggu rekomendasi BPKP.. Kalau BPKP-nya sudah, bisa dibayarkan.
"Masih menunggu rekomendasi-rekomendasi BPKP. Jadi kalau yang BPKP-nya sudah, nggak ada problem, bisa dibayarkan atau diangsur," pungkasnya. (fin)
