RiauBISA.com, Pekanbaru - Anggota DPRD Kota Pekanbaru, Zulkardi, memberikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi Riau karena telah mengeluarkan larangan bagi sekolah negeri dan swasta untuk menahan ijazah siswa. Kebijakan ini dinilai sebagai langkah positif untuk melindungi hak-hak siswa.

"Alhamdulillah, pemerintah provinsi telah mengambil langkah tepat dengan melarang penahanan ijazah siswa. Ini sangat penting karena ijazah merupakan dokumen krusial untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi dan mencari pekerjaan," ujar Zulkardi. 

Politisi PDI Perjuangan ini juga menambahkan bahwa penahanan ijazah dapat menyebabkan berbagai kerugian bagi siswa, seperti kesulitan melanjutkan pendidikan, mencari pekerjaan, dan mengurus dokumen administratif lainnya. 

Bagi orang tua siswa yang masih mengalami masalah dengan penahanan ijazah, Zulkardi mengajak mereka untuk segera mengambil ijazah di sekolah. Jika terdapat kendala, mereka dapat menghubungi dirinya langsung.

“Penahanan ijazah bisa berdampak besar bagi masa depan siswa. Mereka bisa kesulitan melanjutkan pendidikan, mencari pekerjaan, bahkan hanya untuk mengurus dokumen penting lainnya. Ini bukan hanya persoalan administrasi, tapi menyangkut hak dasar anak,” ujar Zulkardi. 

Ia mengajak para orang tua yang anaknya masih mengalami masalah penahanan ijazah untuk segera mengambilnya ke sekolah.

"Jika ada hambatan, silakan hubungi saya langsung. Saya siap membantu demi memastikan tidak ada siswa yang dirugikan,” tegasnya.

Lanjut, dirinya juga menekankan pentingnya pengawasan dan pelaksanaan kebijakan ini secara merata di seluruh sekolah di Provinsi Riau.

Ia berharap Dinas Pendidikan dapat terus memastikan bahwa tidak ada lagi praktik penahanan ijazah, apa pun alasannya. 

Menurutnya, ijazah adalah hak dasar setiap siswa yang tidak boleh dihalangi, apalagi karena persoalan ekonomi.

Zulkardi mengajak pihak sekolah dan komite sekolah untuk mengedepankan dialog dan mencari solusi bersama jika menghadapi kendala keuangan.

Ia menyarankan adanya kolaborasi dengan pemerintah daerah, lembaga sosial, atau dunia usaha untuk membantu siswa yang kurang mampu.

“Pendidikan adalah tanggung jawab bersama, dan kita semua punya peran untuk menjamin setiap anak bisa melangkah ke masa depan dengan layak,” tutupnya. (*)