Riaubisa.com, Pekanbaru - Cyber Security Analyst dari Asosiasi Teknologi Informasi & Open Source (ATIOS), Azwir Irvannanda, mengatakan, kebocoran data BPJS Kesehatan akibat aktifitas peretasan dapat dijadikan momentum transformasi keamanan informasi secara menyeluruh hingga ke tingkat daerah.

"Dari data yang bocor berpotensi dieksploitasi untuk berbagai kepentingan. Mulai dari kepentingan ekonomi hingga politik," kata Irvan, kepada wartawan, Jum'at (28/5/2021).

Dengan adanya hal tersebut, dia menyarankan agar pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus segera memberlakukan upaya-upaya transformasi keamanan informasi dengan melibatkan berbagai sektor terkait di bidang ini.

"Peretasan data di dunia siber merupakan hal yang biasa terjadi. Yang menjadi target atau korbannya itu adalah sektor swasta, pemerintah, bahkan perusahaan-perusahaan layanan cyber security sendiri yang dalam beberapa kasus juga menjadi korban peretasan," sebut Irvan.

Dalam kasus sektor pemerintah seperti kasus peretasan data BPJS Kesehatan, Pemerintah harusnya segera mengambil langkah total dengan melakukan transformasi keamanan informasi secara menyeluruh hingga ke tingkat daerah.

Sebagai contoh, saat ini data kependudukan bisa jadi kemudian hari mengincar data keuangan negara/perbankan, bahkan data militer dan intelijen jika memakai medium aplikasi dan internet yang berpotensi dapat terjadi peretasan.

Irvan mengatakan lagi, biasanya aksi peretasan akan melompat atau menanamkan "backdoor" di server atau aplikasi yang ia retas agar suatu saat peretas dapat mengakses data kembali atau berpindah mengakses dari satu aplikasi ke aplikasi lain yang saling terhubung atau mencocokkan pola hak akses antar aplikasi.

"Pihak yang berwenang seharusnya tidak hanya memburu pelaku. Namun harus menginvestigasi secara teknis peretasan dan perangkat peretasannya. Karena pelaku sudah memperjual belikan datanya, bukan tidak mungkin dia juga memperjual belikan akses kepada orang lain," pungkasnya.*