Riaubisa.com, Pekanbaru – Mutasi pejabat di lingkungan Pemprov Riau, menjadi isu yang hangat diperbincangkan pekan ini. Untuk khalayak di Pekanbaru, isu ini hampir menggeser isu gempuran Israel ke daerah Gaza. Apalagi, mutasi yang dilakukan Plt Gubri Edy Natar Nasution seakan menggusur kembali para pejabat eselon III dan IV yang baru sepekan dilantik Gubri Syamsuar beberapa waktu lalu.

Saat ini kembali bergulir Plt Gubri Edy Natar Nasution akan melakukan mutasi di jajaran pejabat eselon II.

Ketua Komisi I DPRD Riau yang membidangi Hukum dan Pemerintahan Eddy A. Mohd Yatim ketika dimintai tanggapannya terkait hal ini mengatakan, sebaiknya hal itu tidak dilakukan, ujarnya, Senin (13/11/23).

"Sebaiknya jangan dilakukan. Waktunya sudah sangat kasip. Lagi pula apa yang ingin dicapai dengan mutasi ini. Malah, hal itu bisa mengganggu capaian kinerja dinas-dinas yang bersangkutan," kata Eddy Yatim.

• Baca juga: Kurang Promosi, Ketua Komisi V DPRD: Apa Ada Porwil di Riau?

Eddy Yatim menambahkan, sebenarnya hal ini yang ditakutkannya ketika Gubri Syamsuar melakukan mutasi diujung-ujung masa kepemimpinannya. Dikatakannya, pasti akan terjadi aksi balas membalas saat pergantian pimpinan. Begitu juga nanti ketika Plt Gubri Edy Natar Nasution digantikan oleh Pj. Gubri mendatang.

"Ini sangat mengganggu harmonisasi dan tata kelola pemerintahan. Tidak ada asas meritrokrasi jabatan yang menjadi acuan. Jadi sebaiknya Plt fokus saja menyelesaikan agenda dan program kegiatan yang sedang berjalan," harap Eddy Yatim.

Apalagi, dalam situasi saat ini, kita sedang fokus untuk penyusunan APBD 2024. "Inikan terkait dengan perencanaan kegiatan dan rencana pelaksanaannya. Jika dilakukan mutasi, bisa-bisa target pengesahan APBD 2024 akhir November terkenda. Jika gagal, kita semua yang akan kena pinalti, DPRD dan Pemprov Riau," ujar Eddy Yatim lagi. (adv/fin) 

• Baca juga: Muhammad Yunus Pane Diminta Menakhodai Pertina Kota Pekanbaru