Advertorial DPRD Riau
Komisi IV Gelar Rapat Bersama Dinas PUPR -PKPP Riau
Anggota Komisi IV DPRD Riau, Manahara Napitupulu
Riaubisa.com, Pekanbaru - Anggota Komisi IV DPRD Riau, Manahara Napitupulu, mengatakan rapat bersama Dinas PUPR-PKPP yang digelar hari ini adalah, rapat evaluasi kinerja Dinas PUPR bidang Perkim dan Bina Marga termasuk UPTD.
"Kita menyoroti lambatnya realisasi Bidang Perkim. Per 15 Mei 2023 baru 11,5 persen kontrak. Fisik sangat minim. Awal bulan Juli nanti kita akan minta kembali laporan realisasi," ucapnya, Senin (22/5/23).
Ia mengatakan, berdasarkan penjelasan Bidang Perkim, sesungguhnya tidak ada kendala yang signifikan.
"Tadi Kabid Perkim beragumentasi disini bahwa dia baru melakukan pelatihan. Itu kan tidak bisa dijadikan alasan. Karena per 30 November 2022 APBD Riau sudah disyahkan," tandasnya.
Manahara menegaskan, apabila Bidang Perkim tak bisa melakukan percepatan, Komisi IV DPRD Riau sepakat menyurati Gubernur. Artinya, dia dinilai tidak punya capability. Contohnya, di Inhu, Kuansing, dan Inhil hingga saat ini pengerjaan fisik masih nol persen.
Sementara di Bidang Bina Marga, politisi asal fraksi Demokrat DPRD Riau itu menilai sudah lumayan. Ia mengatakan progres sudah 23,09 persen. Dalam waktu dekat DPRD Riau meyakini Bina Marga akan melakukan loncatan karena banyak kontrak yang baru dilaksanakan dan ada pengajuan termen.
Lebih lanjut tutur Manahara, ada salah satu ruas jalan Lubuk Kandis - Pangkalan Kasai Inhu yang begitu jelek kwalitasnya. Menurutnya, pengerjaan proyek peningkatan jalan akhir tahun 2022 tersebut, bulan April 2023 sudah rusak.
"Jadi tadi argumentasi Kepala Dinas dan Kabid, kami baru melakukan PHO. VHO nya belum. Jadi dengan adanya kondisi fisik seperti ini akan diaudit terlebih dahulu, sehingga baru diminta pertanggungjawaban. Yang jelas ruas jalan itu harus dilakukan perbaikan," ujarnya.
Manahara mengatakan, DPRD Riau akan memberikan perhatian khusus di jalan tersebut. Pasalnya, jika dilihat dari intesitas kendaraan yang melintasi jalan tersebut, dinilai sangat minim.
"Disana enggak ada angkutan balok, tidak ada angkutan batubara. Kalaupun ada angkutan TBS, itu sesekali saja. Padahal jalan status Provinsi. Jadi memang kwalitas jalannya yang ndak bagus," ujarnya.
Ketika dikonfirmasi bersaran anggaran yang dialokasikan untuk peningkatan jalan Lubuk Kandis - Pangkalan Kasai tersebut, Manahara menerangkan, Rp 9 miliar lebih dengan panjang jalan 1 kilometer. (Adv)
