Riaubisa.com, Pekanbaru - Anggota DPRD Kota Pekanbaru, H Fathullah, menuding ada dugaan permainan yang menyasar ke pelaku bisnis buntut alih fungsi gedung utama Mal Pelayanan Publik (MPP) disulap menjadi alun-alun.

Menurut dia, gedung tersebut tidak memenuhi standar jika menjadi tempat pusat keramaian. 

"Kalau membikin juga alun-alun itu, kan ada berbisnis Pemko dengan pengusaha yang ada diluar. Pemko ini harus jelas, harus berkoordinasi dengan DPRD Kota Pekanbaru," ujar anggota Komisi I DPRD Kota Pekanbaru Fathullah, Selasa (2/5/2023).

Mengingat lokasi yang dekat dengan jalan protokol, politisi Partai Gerindra ini khawatir akan timbul permasalahan kemacetan lalulintas. Berkaca dari Ruang Terbuka Hijau (RTH) Kaca mayang yang berada depan Kantor MPP Pekanbaru.

"Kalau disitu bikin tempatnya (alun-alun), berapalah besarnya. Kalau alun-alun itu setidaknya luas satu hektare yang bisa masyarakat berinteraksi," ungkapnya.

Menurut dia lagi, pengalihan ini seharusnya dilakukan atas mufakat bukan keinginan sendiri dari Pj Wako Pekanbaru Muflihun. Meskipun hal itu, memang wewenang dari Pemko Pekanbaru.

"Setidaknya ada tahapan pengkajian dan aspirasi yang disampaikan melalui legislatif. Mau dialihfungsikan itu, harusnya berkoordinasi dengan DPRD Kota Pekanbaru, dia (Pj Muflihun) tidak bisa memutuskan sendiri, meskipun itu wewenang dia sendiri, kita harus mengetahui juga," pungkasnya. (*)