Pj Bupati Kampar Minta Adakan Raker Hasil Audit di Pertemuan Bersama Tim BPKP Riau
Pj Bupati Kampar, Kamsol, menggelar Entry Meeting bersama Tim BPKP Perwakilan Provinsi Riau, di Rumah Dinas Bupati Kampar, Jumat (17/2/2023)
Riaubisa.com, Bangkinang Kota - Penjabat (Pj) Bupati Kampar, Kamsol, meminta kepada tim Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Riau, untuk mengadakan Rapat Kerja (Raker) hasil audit dari daerah bersama Gubernur Riau, Kepala Daerah dan Auditor, saat menggelar Entry Meeting, di Rumah Dinas Bupati Kampar, Jumat (17/2/2023).
"Saya berharap guna mengevaluasi hasil audit dari BPKP Riau, pihak auditor dapat mengadakan Raker bersama kami para Kepala Daerah dan Gubernur Riau," pinta Kamsol.

"Ini akan membantu atas berbagai persoalan yang kerap dihadapi oleh daerah terutama terkait dengan persawitan, ini sangat memberikan manfaat bagi daerah," ungkap Kamsol.
Raker dihadiri oleh Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Riau, Fauqi Achmad Kharir, didampingi Rosmiati selaku Pengolah Teknis BPKP Riau. Sementara Kamsol didampingi, Inspektur Kabupaten Kampar Febrinaldi Tri Darmawan.

Febrinaldi menyampaikan bahwa entry meeting ini bertujuan untuk menyampaikan permohonan audit atas permasalahan lahan sawit di Kabupaten Kampar, evaluasi perencanaan dan penganggaran dan fokus program unggulan Bupati Kampar.
"Untuk itu semua Pemerintah Kabupaten Kampar berharap BPKP Riau ini dapat bekerjasama dan mau melakukan pendampingan," harap Febri.
Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Riau, Fauqi Achmad Kharir, menyampaikan masukan-masukannya kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kampar, tentang penyiapan laporan komprehensif dan penginventarisasian permasalahan dengan komplit di pelaksanaan Program oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar.

"Tentunya kami akan mengupayakan mengakomodir untuk menyampaikan ke pimpinan pusat atas keinginan dari Pj Bupati Kampar tentang mengadakan raker hasil audit ini," ucap Fauqi.
Pertemuan ini juga membahas tentang bagaimana Pemkab Kampar mampu menata kelola perencanaan dan anggaran secara tematik dan transparan. (*)






