Wujudkan Ketersediaan Data yang Akurat, Bappenas Launching Portal Satu Data Indonesia

Riaubisa.com, Jakarta - Kementrian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) RI resmi melaunching portal Satu Data Indonesia (SDI), yang berlangsung di Jakarta, Jumat (23/12/22).

?Deputi Bidang Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan Kementerian PPN Bappenas sekaligus Koordinator Forum SDI, Rudy S Prawiradinata mengatakan bahwa peluncuran SDI ini sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 39 tahun 2019 tentang SDI.

Rudy S Prawiradinata menerangkan, portal SDI adalah media bagi pakai data secara nasional melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.

Ia menyebutkan, dalam penyiapan SDI sudah banyak yang telah dicapai dalam segi penguatan pondasi. Jelasnya, SDI sejak tahun 2021 dan sampai 2022 telah melakukan kegiatan sosialisasi dan asistensi lebih dari 800 kali yang terkait penyelenggaraan SDI baik di tingkat pusat dan daerah.

"Keterhubungan portal SDI dengan kementerian/lembaga (KL) sebesar 58 persen atau 48 dari 83 KL. Kemudian provinsi lebih besar lagi, sebesar 68 persen atau dari 26 dari 38 provinsi. Untuk kabupaten kota memang relatif masih rendah 18 persen atau 95 kabupaten kota dari 514, namun ini tentunya masih berproses secara signifikan," ucapnya.

Deputi Bidang Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan Kementerian PPN Bappenas menerangkan, portal SDI telah menginventarisir lebih dari 136.500 data set, yang sampai saat ini masih terus bertambah.

Rudy S Prawiradinata menerangkan, melalui komitmen dan dukungan pembina data yaitu Badan Pusat Statistik, Badan Informasi Geospasial dan Kementerian Keuangan, SDI telah memperkuat landasan terhadap standar data dan meta data.

Hal tersebut melalui penerbitan peraturan BPS dan peraturan badan informasi geospasial tentang pedoman standar data dan struktur format baku meta data statistik dan spasial.

"Standar data dan meta data keuangan mengacu kepada Integrated financial management information systems (IFMIS) yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan," sebutnya.

Koordinator Forum SDI tersebut melanjutkan, pada tahun 2022 ini forum satu data telah mencapai beberapa kesepakatan penting. Diantaranya adalah sinkronisasi dan harmonisasi penyelenggaraan SDI tahun 2022 yang merupakan kesepakatan dalam rapat dewan pengarah tahun 2022.

Kemudian kesepakatan dan penetapan data prioritas tahun 2022 melalui keputusan Menteri PPN tentang penetapan data prioritas tahun 2022, dan kesepakatan dan penetapan rencana aksi SDI tahun 2022-2024. 

Rudy S Prawiradinata menerangkan, adapun kegiatan yang mendukung acara grand launching portal SDI tahun 2022 diantaranya adalah sudah dilakukan soft launching Indonesia dengan kegiatan talkshow menuju peluncuran satu data dalam satu portal yang berlangsung pada tanggal 21 April yang lalu. Sebagai bentuk pengenalan perkembangan portal SDI beserta fitur di dalamnya.

Kemudian sebutnya, juga sudah dilakukan workshop gotong royong data tahun 2022, yang membahas pengumpulan data prioritas 2022 dan pengusulan data prioritas tahun 2023, yang berlangsung pada bulan Oktober-November lalu.

"Data prioritas 2022 yang disepakati pada bulan Juli lalu juga sudah mulai terkumpul hingga 85 persen dari 26 KL," ucapnya.

Deputi Bidang Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan Kementerian PPN Bappenas menambahkan, usulan data perintah untuk tahun 2023 sudah terjaring sebanyak 1.804 data dari 51 KL.

Ia menjelaskan, dalam mendukung penyelenggaraan SDI pada tahun 2022 telah dikeluarkan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis, yang diantaranya adalah penyusunan regulasi dan pembentukan kelembagaan SDI tingkat pusat dan di tingkat daerah.

Kemudian penyusunan daftar data, penyusunan data prioritas, penetapan pembatasan akses data dan pembuatan serta perubahan akun penggunaan portal SDI.

Terang dia, untuk mengetahui maturitas penyelenggaraan SDI di tingkat pusat dan daerah, telah dilakukan assessment kepada semua kementerian dan lembaga serta pemerintah provinsi pada bulan Desember Tahun 2022 ini. Dengan angka rata-rata kesiapan di pusat sebesar 50 persen, provinsi 62 persen 

"Dalam portal satu data Indonesia terdapat beberapa fitur yang terdiri dari layanan tata kelola satu data Indonesia dan platform satu data Indonesia. Fitur komponen pendukung ini akan menunjang permintaan data antar instansi, pelaksana forum satu data Indonesia, manajemen akses dan manajemen keamanan," ucapnya.

Rudy S Prawiradinata berharap acara grand launching portal SDI dapat bermanfaat dan dapat menjadi pijakan awal dalam mewujudkan ketersediaan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan.

"Lalu mudah diakses dan dibagi pakaikan dalam penyelenggaraan satu data Indonesia secara menyeluruh di ilustrasi pusat maupun instansi daerah" tuturnya. (*)

Tags :Bappenas