Riaubisa.com, Pekanbaru - Wakil Gubernur Riau (Wagubri), Brigjen TNI (Purn) Edy Natar Nasution menyampaikan jawaban kepala daerah atas pandangan umum fraksi terhadap rancangan peraturan daerah (Ranperda) tentang Pengelolaan Hutan pada Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan sekaligus pembentukan Pansus.

Hal tersebut disampaikannya, saat menghadiri rapat paripurna DPRD Provinsi Riau, di Ruang Rapat Paripurna DPRD Provinsi Riau, pada Kamis (8/9/22).

Wagubri menyebutkan, bahwa prinsipnya terhadap beberapa pertanyaan, tanggapan dan masukan yang disampaikan oleh pandangan umum para fraksi DPRD Provinsi Riau ini, sangat penting.

Mengingat hal itu, merupakan masukan yang baik untuk  Pemerintah Provinsi Riau agar ranperda tentang pengelolaan hutan pada wilayah kesatuan pengelolaan hutan dapat terlaksana dengan baik.

"Kami sangat mengapresiasi mengingat masukan tersebut sangat penting agar ranperda tersebut dapat terlaksana dengan baik di Provinsi Riau," katanya.

Menanggapi, salah satu pandangan umum fraksi DPRD Provinsi Riau terkait ranperda tentang pengelolaan hutan pada wilayah kesatuan pengelolaan hutan. Wagubri mengungkapkan, apresiasinya karena telah mendukung ranperda tersebut.

"Karena  pembahasan dalam ranperda tersebut,  yang mana kebijakan daerah ini sangat strategis mengingat bahwa kawasan di Provinsi Riau yang cukup luas. Sehingga memerlukan arahan kebijakan daerah yang bersifat operasional dalam bentuk penguatan pengelolaan di tingkat tapak," lanjutnya.

Apalagi, ujarnya ranperda ini sebagian  upaya optimalisasi manfaat kawasan hutan bagi masyarakat Provinsi Riau. Untuk mendukung kebijakan nasional melalui pengelolaan perhutanan sosial untuk akses legal bagi masyarakat dalam memanfaatkan hutan.

"Termasuk masyarakat hukum adat, meskipun pencapaian saat ini baru kurang lebih 10 persen dari target perhutan  sosial di Riau yang besarnya mencapai 1,2 hektar. Namun Pemprov Riau berkomitmen  melakukan upaya percepatan," ujarnya.

Wagubri mengharapkan, semua masukkan dan saran serta usulan dan pendapat yang telah diajukan dapat dibahas bersama pada rapat-rapat pembahasan bersama panitia khusus nantinya. (*)