Riaubisa.com, Pekanbaru - Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Pekanbaru, Dapot Sinaga, mendesak Penjabat (Pj) Walikota Pekanbaru, segera 'mencopot' Sekretaris Daerah Kota (Sekdako) Pekanbaru, Muhammad Jamil beserta jajaran dibawahnya.

Desakan itu menyusul banyaknya persoalan yang terjadi sejak Muhammad Jamil menjabat sebagai Sekdako. Persoalan paling berat kata Dapot, yakni persoalan hutang yang sudah mencapai ratusan miliar.

"Gara gara dia (Jamil,red) hutang makin banyak. Pemerintah Kota Pekanbaru sekarang berhutang Rp 144 miliar, yang sekarang dibebankan kepada Pj Walikota Pekanbaru," cetus Dapot, kepada riaubisa.com, ditemui diruangannya, Kamis (23/6/2022).

Dalam pengakuan dia kepada awak media riaubisa.com, Dapot yang saat ini menjabat sebagai Ketua Komisi II DPRD Kota Pekanbaru, kecewa dengan kinerja Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Pekanbaru Muhammad Jamil.

Sebagai Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pekanbaru, Jamil kata dia, tidak menjalankan intruksi serta sumbang saran dari Anggota Banggar DPRD Pekanbaru.

Dimana, pada saat pembahasan banggar, Dapot menekankan kepada Muhammad Jamil, supaya kegiatan yang ada di APBD Perubahan (APBD P) Tahun 2021 ditiadakan.

Penekanan itu dia sebut agar Pemko Pekanbaru, dapat menyelesaikan hutang hutang tunda bayar pada tahun 2021 sebelum jabatan Walikota Pekanbaru Firdaus telah berakhir.

"Ternyata apa yang saya sampaikan itu, tidak dilaksanakan oleh Sekda Pekanbaru Muhamamad Jamil. Gara gara ini (hutang,red) Pj Walikota Pekanbaru tidak maksimal melaksanakan program kerjanya," bebernya.

Harusnya, sebut Dapot lagi, Sekda Pekanbaru Muhammad Jamil menerima saran dari Anggota DPRD Pekanbaru. Sebab, persoalan hutang hutang pemerintah tersebut dibahas secara komprehensif di banggar.

"Untuk apa kita bahas di banggar, kalau tidak dilaksanakan oleh Pemko Pekanbaru. Sekda itu Ketua TAPD harus menerima saran kami, bagaimana kita mengelola keuangan Pekanbaru ini kalau tidak singkron dan Sekda tidak mau menerima saran kita," cetusnya.

Deretan masalah masalah itu, dia berharap Pj Walikota Pekanbaru, tidak menunggu waktu lagi melakukan evaluasi kepada jajaran nya. Termasuk OPD yang tidak bisa bekerjasama dengan Pj.

Sebab, persoalan itu jadi sorotan. Ditambah, koordinasi antara Sekdako Pekanbaru dan Pj Walikota saat ini tidak sejalan.

"Kalau ini (Sekdako Pekanbaru,red) tetap dipertahankan, saya yakin dan percaya, pemerintahan pekanbaru sampai mati pun tidak berjalan dengan baik, pasti akan berseberangan. Supaya roda pemerintahan ini berjalan dengan baik. Jangan ada kubu kubu. Satu komando jangan ada dua komando," pintanya. (*)