Riaubisa.com, Pekanbaru - DPRD Kota Pekanbaru melihat adanya kondisi tidak tepat sasaran dalam pemberian dan pendistribusian BBM subsidi jenis solar di Kota Pekanbaru.

Kalangan dewan melihat penyaluran BBM subsidi jenis solar sering disalahgunakan. Dia mencontohkan, angkutan kendaraan pelat kuning milik perusahaan bahkan menikmati BBM subsidi jenis solar.

"BBM subsidi jenis solar inikan digunakan untuk sektor angkutan publik, seperti angkutan orang atau angkutan sembako, ini tidak yang antri justru angkutan-angkutan pelaku industri seperti sawit, batubara, CPO," kata Anggota Komisi IV DPRD Kota Pekanbaru, Ruslan Tarigan, kepada riaubisa.com, Senin (28/3/2022).

Terhadap kondisi ini, dia minta agar pemerintah meninjau ulang pemberian BBM subsidi jenis solar. Bila perlu dicabut dan harga dinaikkan.

"Kok yang menikmati BBM subsidi solar ini justru orang-orang yang sudah kaya yang pakai plat kuning seperti truk balak, truk batubara, truk industri sawit," cetusnya.

Agar pendistribusian dan penyaluran BBM solar subsidi tepat sasaran, dia meminta kepada pemerintah untuk mempertegas.

"Bila perlu dibuat surat edaran ataupun ataupun surat dari Kementerian. Naikkan BBM subsidi solar ini dari Rp 5000 menjadi Rp 7000," tegasnya.

Sementara itu, Anggota Komisi IV DPRD Kota Pekanbaru, Masni Ernawaty, meminta kepada Pertamina untuk tidak memberikan jatah kuota penyaluran BBM subsidi jenis solar saat ini.

"Jangan sampai minyak solar ini dibatasi. Saat ini kita lihat dijalan banyak yang antri, BBM jenis solar. Harusnya Pertamina menyediakan solar sesuai dengan kebutuhan masyarakat," pintanya.

Selain itu, dia mendesak Pertamina untuk mengembalikan kuota BBM subsidi jenis solar agar tidak ada lagi kendaraan yang antri dijalan dan mengganggu arus lalu lintas.

"Kota pekanbaru ini kota jasa, maka kembalikan kuota nya, jangan dibatas batasi lagi," pintanya. (*)