Riaubisa.com, Pekanbaru - Warga RT 03 RW 06 Kelurahan Kampung Tengah, Kecamatan Sukajadi, Kota Pekanbaru, Fetri Gusmaini, mengeluhkan persoalan proyek IPAL yang berada di wilayahnya.

Menurut Ibu ini, proyek tersebut sangat mengganggu dan berdampak besar terhadap lingkungan maupun warga yang ada di sekitar.

"Kapan proyek ini selesai, sudah banyak yang jadi korban, bahkan ada yang jatuh. Bahkan masyarakat juga tidak diajak berbicara sebelum proyek ini berjalan," kata Fetri dalam aspirasi reses yang digelar Anggota DPRD Kota Pekanbaru, Roem Diani Dewi, Jumat (12/11/2021) sore.

Senada juga yang disampaikan Lurah Kampung Tengah, Samsahid yang hadir dalam reses ini juga mengatakan, terkait proyek IPAL saat ini, sudah banyak warga yang mengadu kepadanya. Dia berharap, proyek ini dapat selesai dan keresahan warga tidak ada lagi.

"Dampak proyek ini cukup besar, terutama warga yang ada di sekitar proyek lokasi," jelasnya.

Anggota DPRD Kota Pekanbaru, Roem Diani Dewi, mengungkapkan, proyek IPAL saat ini adalah proyek nasional. Pihaknya, dalam hal ini hanya mampu untuk mengawasi agar pekerjaan berjalan dengan baik.

"Kita tidak bisa menyentuh, kita tunggu proyek ini berjalan dan pansus di DPRD mengawasi agar pekerjaan ini segera dituntaskan," kata Politisi Demokrat ini.

Selain masalah IPAL, reses yang digelar di Jalan Intan Korong, RT 02 RW 06 Kelurahan Kampung Tengah, Sukajadi, Pekanbaru, juga menampung berbagai persoalan. Salah satunya adalah permintaan pembatas portal.

"Kita disini setiap hari Ronda siskambling untuk pengamanan lingkungan, kami berharap ada bantuan meningkatkan keamanan untuk dibuatkan portal," kata Warga RT 01 RW 06, Rinaldi Piliang, dalam aspirasinya.

Selain itu, warga juga meminta ada dibantu perbaikan dan penggalian parit yang mengalami pendangkalan sepanjang 500 meter.

"Parit di gang gondariah ini ditutup dan aliran air menjadi tersumbat dan tidak lancar. Kami berharap dibantu dibuat gorong-gorong atau pipa diameter 20 cm," pintanya.

Usai aspirasi itu disampaikan, Roem Diani Dewi langsung mengakomodir permintaan masyarakat tersebut melalui bantuan dari kantong pribadinya. "Kalau menunggu APBD harus menunggu 2 tahun lagi," ucapnya.