Sapu Bersih Pungli Sekolah! PWI Pekanbaru dan Pemko Kawal Ketat SPMB
Ketua Pokja PWI Kota Pekanbaru, Andre Zaky, saat menghadiri Deklarasi dan Penandatanganan Komitmen Pakta Integritas SPMB Tahun 2026.
RiauBISA.com, Pekanbaru — Kelompok Kerja (Pokja) Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kota Pekanbaru menyatakan komitmen penuh untuk mendampingi Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru dalam mengawal ketat pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Tahun Ajaran 2026/2027. Pengawalan ini dilakukan guna memastikan seluruh proses seleksi masuk sekolah tingkat dasar hingga menengah di Kota Bertuah dapat berjalan secara transparan, adil, serta bersih dari berbagai praktik penyimpangan.
Komitmen strategis tersebut disampaikan langsung oleh Ketua Pokja PWI Kota Pekanbaru, Andre Zaky, saat menghadiri agenda Deklarasi dan Penandatanganan Komitmen Pakta Integritas SPMB Tahun 2026. Kegiatan seremonial yang diikuti oleh berbagai elemen pemangku kepentingan pendidikan tersebut berlangsung dengan khidmat di Balai Pendidikan dan Menengah (BPM) Riau, Pekanbaru, Senin (8/6/2026).
Andre Zaky menegaskan bahwa SPMB harus dikembalikan pada fungsi utamanya sebagai instrumen pemerataan kualitas pendidikan nasional. Sistem ini wajib menjamin seluruh anak usia sekolah memperoleh hak dan akses pendidikan yang sama rata, tanpa adanya diskriminasi latar belakang sosial, kemampuan ekonomi, maupun faktor kedekatan dengan oknum pejabat dan pihak tertentu.
Menurut Andre, pelaksanaan SPMB tahun ini wajib bersih total dari praktik siswa titipan, pungutan liar (pungli), percaloan, serta berbagai bentuk intervensi eksternal yang berpotensi mencederai prinsip keadilan.
“Kami mendukung penuh langkah Pemko Pekanbaru menjalankan SPMB secara berintegritas. Tidak boleh lagi ada istilah siswa titipan, baik dari pejabat, tokoh masyarakat, maupun pihak berpengaruh. Semua harus tunduk pada aturan sistem yang sama,” tegasnya.
PWI Pekanbaru juga mendesak pihak panitia dan dinas terkait agar konsisten menjalankan mekanisme penerimaan sesuai ketentuan yang berlaku tanpa adanya pengecualian. Sekolah harus didorong untuk berani menegakkan aturan dan menolak siswa yang mencoba masuk melalui jalur ilegal di luar sistem resmi, baik karena alasan rasa sungkan, adanya tekanan psikologis, maupun bentuk intimidasi.
Lebih lanjut, Andre Zaky mengingatkan risiko fatal bagi masa depan peserta didik jika dipaksa masuk lewat jalur belakang. Siswa yang tidak tercatat dalam sistem resmi berpotensi besar tidak terdaftar dalam Data Pokok Pendidikan (Dapodik) Kemendikbud, kehilangan hak atas bantuan operasional sekolah dan beasiswa pemerintah, hingga menghadapi kendala administrasi berat di kemudian hari berupa tidak terbitnya ijazah kelulusan resmi.
Sebagai wujud kontribusi nyata terhadap dunia pendidikan, PWI Pekanbaru menyatakan siap pasang badan mendampingi para kepala sekolah dan satuan pendidikan yang mendapat tekanan atau intimidasi selama proses penerimaan murid baru berlangsung.
"Kami mendorong seluruh kepala sekolah untuk tetap teguh menjalankan regulasi. Jangan takut terhadap intimidasi dari pihak mana pun, karena PWI siap mengawal agar seluruh tahapan berjalan sesuai aturan hukum," imbuh Andre.
Sementara itu, Wakil Wali Kota Pekanbaru, Markarius Anwar, mengakui bahwa berdasarkan hasil evaluasi objektif pada tahun-tahun sebelumnya, tim pengawas memang masih menemukan adanya riwayat praktik percaloan dan pungutan uang masuk yang mencederai rasa keadilan. Oleh sebab itu, Pemko Pekanbaru menyambut baik komitmen pengawasan dari rekan-rekan pers PWI Pekanbaru guna memperluas akses pendidikan gratis yang bersih, akuntabel, dan bebas intervensi di Kota Pekanbaru.(*)
