Galeri Foto Paripurna DPRD Pekanbaru

Fraksi Fraksi DPRD Pekanbaru Sampaikan Pandangan Umum Terkait Ranperda APBD Tahun 2023

Rapat paripurna penyampaian Pandangan Umum Fraksi-fraksi di DPRD Pekanbaru terhadap Nota Keuangan dan Ranperda APBD Pekanbaru tahun anggaran 2023 di ruangan paripurna DPRD Pekanbaru, Selasa (22/11/2022).

Riaubisa.com, Pekanbaru - Fraksi-fraksi di DPRD Pekanbaru menyampaikan Pandangan Umum terhadap Nota Keuangan dan Ranperda APBD Pekanbaru tahun anggaran 2023, saat menggelar rapat paripurna di ruangan paripurna DPRD Pekanbaru, Selasa (22/11/2022).

Secara umum, pandangan umum yang disampaikan fraksi-fraksi di DPRD Pekanbaru menyoroti realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang selalu tidak mencapai target.

Rapat paripurna dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Kota Pekanbaru, Ginda Burnama didampingi Wakil Ketua Nofrizal DPRD Pekanbaru. 

Sedangkan dari kalangan legislatif, dihadiri oleh Pelaksana tugas (Plt) Sekda Kota Pekanbaru, Indra Pomi Nasution serta sejumlah pejabat eselon II dan III dilingkungan Pemko Pekanbaru. 

Sesuai kesepakatan antara DPRD dan Pemko Pekanbaru, Ranperda APBD Pekanbaru tahun anggaran 2023 diprediksi berjumlah Rp 2,699 triliun. Dimana, target PAD dipatok sebesar Rp 961 miliar.

Ada 7 Fraksi di DPRD Pekanbaru, secara bergantian menyampaikan pandangan umum fraksi terhadap Ranperda APBD Pekanbaru 2023.

Juru bicara Fraksi PKS, Yasser Hamidy, dalam pidatonya mengatakan, realisasi PAD Pekanbaru selalu tidak mencapai target. 

"Berdasarkan data Bapenda Pekanbaru, realisasi PAD tertinggi yang pernah dicapai sebesar Rp 710 miliar pada tahun 2019 lalu," jelasnya.

Selanjutnya, juru bicara Fraksi Gerindra Plus, Nurul Ikhsan mengatakan, pemerintah pusat dan pemerintah daerah harusnya wajib menjamin penyelenggaraan pendidikan yang bermutu bagi warga. Selain itu, dia juga melihat anggaran Kartu Indonesia Sehat (KIS) serta penyertaan modal bagi BUMD yang masih jauh dari harapan.

"Dari keseluruhan kita menyorot target pendapatan daerah sejak 5 tahun terakhir selalu tidak tercapai," ungkapnya.

Senada juga disampaikan Juru bicara Fraksi Partai Demokrat, Pangkat Purba. Dalam pidatonya, dia menyebutkan bahwa Pemko Pekanbaru dinilai masih belum serius dalam upaya peningkatan PAD.

"Padahal, potensi pajak dan retribusi daerah cukup banyak namun belum tergarap dengan baik," sebutnya.

Kemudian, Juru bicara Fraksi Partai Amanat Nasional, Indra Sukma melihat arah pembangunan Pemko Pekanbaru pada tahun 2023 mendatang dan penghapusan angka kemiskinan ekstrim, belum jelas adanya.

"Pemko Pekanbaru kita minta untuk memaparkan proyeksi pendapatan asli daerah serta belanja daerah yang pro rakyat," harapnya.

Juru bicara Fraksi PDI Perjuangan, Robin Eduar, dalam pidatonya menyoroti masalah persoalan banjir hingga kini masih menjadi keluhan dan mendominasi di Kota Pekanbaru.

"Selain itu, penanganan penyakit DBD dan pelayanan Posyandu, pembangunan infrastuktur dasar, program beasiswa, vaksinasi booster dan pemberian modal bagi pelaku UMKM juga diharapkan menjadi perhatian serius Pemko Pekanbaru ke depan," pintanya.

Selanjutnya, juru bicara Fraksi Partai Hanura Nasdem, Zulfahmi menyampaikan, APBD Pekanbaru 2023 yang berjumlah Rp 2,699 triliun diharapkan dapat bermanfaat bagi kepentingan rakyat.  

"Jangan ada lagi ada hutang tunda bayar dan Silpa pada tahun 2023 mendatang," tegasnya.

Terakhir, juru bicara Fraksi Partai Golkar, Masni Ernawaty mengungkapkan, saat ini pandemi Covid-19 masih akan memberikan dampak terhadap struktur APBD Pekanbaru tahun 2023 mendatang. 

"Sejarang yang dibutuhkan upaya dan inovasi dari Pemko Pekanbaru untuk perbaikan perekonomian daerah," katanya.

Usai rapat, Plt. Sekda Kota Pekanbaru, Indra Pomi Nasution, menjelaskan, dalam merealisasikan target PAD tahun 2023 mendatang, pihaknya akan melakukan sejumlah inovasi dan evaluasi. Dimana, peningkatan PAD akan menjadi fokus Pemko Pekanbaru bersama OPD terkait. 

"Jadi memang untuk PAD sendiri, Pak Pj Walikota sudah memberikan arahan agar kita melakukan inovasi dan evaluasi serta memperbaharui data agar target realisasi bisa lebih tinggi. Baik itu sektor reklame, parkir dan retribusi sampah, ini akan kita tingkatkan supaya sektor penerimaan ini bisa naik," ungkap Indra.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Pekanbaru, Ginda Burnama, menyebutkan, dalam mencapai target PAD pada tahun 2023 nanti Pemko Pekanbaru butuh sejumlah strategi jitu. 

"Terutama Pj Walikota bersama Sekda selaku TAPD dan DPRD Pekanbaru harus serius dalam penetapan target PAD. Mudah-mudahan ini bisa terealisasi," kata dia.

Kemudian, dia melihat target PAD saat ini. Jika dilihat, masih APBD Perubahan 2022 masih berjalan. Namun bila tidak tercapai, akan dilakukan pembenahan.

"Kita masih punya APBD Perubahan untuk mengatur postur APBD Pekanbaru 2023," sebut Ginda.

Rabu besok akan dilaksanakan paripurna Penyampaian Jawaban Pemerintah terhadap Pandangan Umum Fraksi serta pembahasan final APBD Pekanbaru 2023. 

Sedangkan pengesahan APBD Pekanbaru tahun anggaran 2023, ditargetkan ketok palu pada tanggal 29 November 2022 mendatang. (*)