Banjir, Jalan Rusak, KIS Orang Miskin Hilang hingga PAD Parkir Disorot di Sidang Paripurna

Sidang paripurna pandangan umum Fraksi Ranperda APBD Perubahan Tahun 2022, Kamis (29/9/2022).

Riaubisa.com, Pekanbaru - Fraksi di DPRD Kota Pekanbaru, menyorot persoalan yang terjadi di Kota Pekanbaru yang hingga kini belum terselesaikan dengan baik dalam sidang paripurna pandangan umum Fraksi Ranperda APBD Perubahan Tahun 2022, Kamis (29/9/2022).

Seperti yang disampaikan oleh Fraksi PKS DPRD Kota Pekanbaru dengan juru bicara Kartini. Dalam pidatonya, fraksi PKS melihat dampak kenaikan harga BBM bersubsidi oleh pemerintah pusat, membuat masyarakat bertambah susah dan menderita.

Dimana  pemerintahan daerah akan menaikkan belanja Perlindungan Sosial dari penerimaan Dana Transfer Umum.

"Kami dari PKS ingin mengingatkan pemerintahan kota Pekanbaru agar itu tidak seperti fatamorga, yang dikira nyata namun ternyata tidak ada, alias zonk. Dari pengalaman program belanja untuk Kesehatan dan jamin perlindungan sosial serta pemulihan ekonomi pada tahun anggaran sebelumnya, ternyata dalam realisasinya dipertanyakan oleh masyarakat," kata Kartini.

Sementara itu, Fraksi Demokrat DPRD Pekanbaru melalui juru bicara, Roem Diani Dewi, menyampaikan, jumlah APBD Perubahan Pekanbaru Tahun Anggaran 2022 tidak mengalami kenaikan ataupun penurunan dibandingkan APBD Murni Tahun 2022 yaitu sebesar Rp 2,5 Triliun.

Ini disebabkan Pemerintah ingin menuntaskan kewajiban pembayaran tunda bayar tahun 2021 silam yang kebanyakan berupa pembayaran honor.

Selain itu, Fraksi Demokrat juga memandang, Peserta Bukan Penerima Upah yang preminya dibayarkan Pemerintah melalui Dinas Kesehatan, dimana pesertanya adalah masyarakat miskin, belum mempunyai jaminan kesehatan dan tidak sanggup menjamin kesehatan melalui BPJS.

"Kegiatan ini harus tetap dilakukan dan bahkan bila memungkinkan ditambah anggarannya," sebutnya.

Dilain hal, Fraksi PDI Perjuangan memberikan beberapa catatan dan masukan berdasarkan kondisi riil yang berkembang di Kota Pekanbaru terutama yang disorot persoalan banjir.

Fraksi berlogo banteng ini masih melihat beberapa titik banjir di Kota Pekanbaru yang belum teratasi oleh Dinas PUPR.

"Kami meminta kepada Pemerintah Kota Pekanbaru mewajibkan untuk menerapkan aturan tentang resapan air di setiap pembangunan baik yang baru maupun yag lama pada pembangunan kantor, perumahan dan pembangunan kantorkantor
pemerintahan," tegasnya.

Masalah kerusakan jalan, OPD terkait diminta memperbaiki jalan yang rusak. Sebab, banyak timbul kecelakaan. Terutama dalam pembuatan IPAL.

"Segera diselesaikan karena mengakibatkan adanya polusi udara, perekonomian masyarakat sekitar terganggu, dan jalan banyak yang rusak sehingga sering terjadi kecelakaan," harapnya.

Fraksi Hanura NasDem menyorot Pendapatan Asli Daerah (PAD) mesti dibuat kajian ilmiah potensi rill dari masing-masing objek pendapatan daerah baik pajak, rertibusi maupun lain-lain.

"Penerimaan pendapatan khususnya BLUD parkir masih jauh dari target yang telah ditetapkan, sehingga apakah dengan ditetapkannya parkir sebagai BLUD sudah berdasarkan kajian dalam pencapaian target-target baik pendapatan maupun pelayanannya?, mengingat saat ini tarif parkir di kota pekanbaru mengalami kenaikan," kata Juru Bicara Hanura NasDem, Eri Sumarni.

Fraksi Partai Amanat Nasional menyorot kenaikan BBM memicu kenaikan harga bahan pangan. Program apa yang telah direncanakan Pemerintah Kota Pekanbaru untuk mengendalikan dampak dari kenaikan harga tersebut.

Fraksi Golkar menyorot penanganan kemiskinan dan mempertanyakan bagaimana progres penanganan kemiskinan selama tahun 2022 ini, apakah target penurunan angka kemiskinan di akhir 2022 akan tercapai, dan terobosan dan langkah antisipasi apa yang akan dilakukan pada Perubahan APBD. (*)