Kontraktor Ngaku Ada 7 Orang Saksi Dalam Pertemuan dengan Suhardiman Amby

Riaubisa.com, Teluk Kuantan - Kontraktor CV Anugerah Mitra Solusi (AMS), Hasan Basri, mengaku bahwa pertemuannya dengan Plt. Bupati Kuantan Singingi (Kuansing) Suhardiman Amby di salah satu di Kota Pekanbaru pada Jumat (15/7/2022) lalu, disaksikan oleh beberapa orang saksi dari pejabat di Kuansing.

"Ada saksi pada saat itu (pertemuan,red), yang jelas pada saat itu ada 7 orang saksi termasuk Plt. Bupati Kuansing," kata Hasan, kepada riaubisa.com, Selasa (9/8/2022).

Dia membeberkan, saat pertemuan tersebut ada Kabid Bina marga non aktif Ibnu Rusdi serta Sekretaris PUPR Kuansing Ade Fahrer dan beberapa orang lainnya.

Di dalam pertemuan itu, Plt Bupati Kuansing Suhardiman Amby, mendesak kontraktor pemenang untuk mundur dalam pengerjaan proyek Rekonstruksi/Peningkatan Kapasitas Struktur Jalan Baserah-Perhentian Luas dengan nilai Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Rp 10,7 Miliar.

"Saat itu saya tegas katakan saya tidak mau mundur, saya mau kerja. Tidak ada masalah kalau Plt. Bupati Kuansing Suhardiman Amby tidak mengakui adanya pertemuan tersebut," akunya menjawab.

Kabid Bina Marga non aktif Ibnu Rusdi dan Sekretaris PUPR Kuansing Ade Fahrer, dikonfirmasi riaubisa.com terkait adanya pertemuan itu, mereka berdua memilih tidak mau menjawab.

"Kita tunggu saja proses audit dari pihak Inspektorat Kuansing," terangnya.

 

Begitu juga dengan Plt. Bupati Kuansing, Suhardiman Amby, yang hingga saat ini masih memblokir nomor handphone awak media riaubisa.com.

Sebelumnya diberitakan, Plt Bupati Kuansing, Suhardiman Amby, membantah tuduhan yang dialamatkan kepada dirinya terkait pemberitaan pertemuan dengan kontraktor pemenang tender PT. Mitra Anugerah Solusi (PT. AMS) di salah satu hotel Pekanbaru, Jumat (15/7/2022) lalu.

Seperti dikutip riaubisa.com dari centroriau.id, kepala daerah bergelar Datuak Panglimo Dalam itu, membantah semua pemberitaan yang telah terbit di riaubisa.com

"Itu fitnah!," tulis Suhardiman, seperti dikutip dari centroriau.id, Senin (25/7/2022) lalu.

Bahkan dalam pernyataannya di media online centroriau.id, Suhardiman bakal melaporkan media riaubisa.com yang memberitakannya ke dewan pers, secara provokatif sejak 3 bulan terakhir.

"Kita tunggu saja. Kuasa hukum kita sedang bekerja. Semuanya terdokumentasi dengan baik. Nanti kita uji, kalau ada pelanggaran, yang melanggar UU ITE atau pencemaran nama baik. Sama-sama kita tunggu tanggal mainnya," ucapnya.

Suhardiman tidak menyebutkan siapa oknum wartawan yang saat ini dilaporkan ke dewan Pers tersebut. Dia hanya memberikan peringatan kepada orang yang telah memberitakannya.

"Pada saatnya kebenaran itu akan menang, Hukum harus kita tegakkan walaupun langit akan runtuh," ujarnya diplomatis.

 

Sebelum nomor handphone di blokir, Pelaksana tugas (Plt) Bupati Kuantan Singingi (Kuansing) Suhardiman Amby, menghina wartawan pasca pemberitaan persoalan tender proyek terkait pemberhentian para Pejabat Lelang Proyek yang membuat geger lingkungan Pemkab Kuansing.

Suhardiman gerah pasca pemberitaan berjudul 'Soal Tender Proyek, ASN di Kuansing ini Jawab Tuduhan Korupsi yang Disebut Plt Bupati' yang tayang di riaubisa.com.

Padahal, berita tersebut memuat pernyataan pembelaan diri hak jawab dari sejumlah pejabat lelang proyek yang dicopot oleh Suhardiman. Para pejabat tersebut bernyali melawan Plt Bupati itu.

"Siapo yang nulis ko? Wtw Kacangan ko. (Siapa yang menulis ini, wartawan kacangan ini). Cari narasumber yang independen (menulisnya mesti berimbang)," kata Suhardiman, melalui percakapan pribadi yang dikirimkan untuk jurnalis Riaubisa, Sabtu (23/07/22) lalu.

Atas pemberitaan itu, wartawan riaubisa berusaha menjelaskan apa yang membuat suhardiman merasa keberatan atas pemberitaan tersebut.

Namun, bukan hak jawab atas pemberitaan yang diberikan melainkan kata kata ancaman. "Oke nanti kita ketemu di dewan pers. Biar dewan pers yang jadi wasit," katanya.

Suhardiman juga memberikan jawaban atas pemberitaan yang dikirimkan dengan menyebutkan bahwa yang namanya Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN) pasti ada pemberi dan penerima dan melibatkan banyak orang.

"Ada saling keterkaitan dalam kegiatan yang disangkakan (Kontraktor, PPK, PA, ULP dan Pokja) itulah lingkaran yang akan kita usut," sebutnya.

 

Kasus ini mencuat usai Pelaksana tugas (Plt) Bupati Kuantan Singingi (Kuansing) Suhardiman Amby, memberikan tuduhan soal kasus dugaan Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN), usai Suhardiman memecat pejabat ASN dilingkungan Pemkab Kuansing dalam lelang tender proyek fisik.

Tuduhan itu terkait, Pasal 51 ayat 2 huruf (e) Peraturan Presiden (Perpres) RI Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

"Kalau memang ada indikasi KKN di ASN yang ditujukan untuk Kabag dan PPPK, tidak pakai pasal ini. Kalau pasal ini tujuannya terhadap rekanan atau pihak ketiga, bukan ke ASN," kata Kepala Bagian (Kabag) Pengadaan Barang dan Jasa nonaktif Kuansing, Toto Pristiwan Doyo, kepada riaubisa.com, Jumat (22/7/2022) lalu.

Toto menjelaskan, dalam lelang tender proyek, dirinya selalu mengikuti pelatihan pengadaan barang dan jasa.

Terkait tuduhan ini, dirinya sangat menyayangkan atas apa yang telah disampaikan oleh orang nomor 1 di Kuansing tersebut.

Pihaknya saat ini menunggu hasil audit dari Inspektorat Kuansing. Sebab, hanya Inspektorat Kuansing lebih mengetahui aturan yang dituduhkan tersebut.

Sekadar diketahui, kasus lelang tender proyek ini mencuat ke publik usai terbitnya Keputusan Bupati Kuantan Singingi Nomor: SK. 800/BKPP-02/627 tentang  pemberhentian atau non aktif sementara dari kepala bagian pengadaan barang/jasa, Kabid Cipta Karya, Kabid Bina Marga dan Pokja Pemilihan Bagian Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan Pemkab Kuansing.

Toto termasuk orang yang dicopot dari jabatan Pokja pemilihan Pengadaan Barang dan Jasa.

Selain Toto, Plt Bupati Kuansing juga mencopot jabatan Kepala Bidang Bina Marga dan Kepala Bidang Cipta Karya yang ada di Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang (PUPR) Kuansing.

Dari informasi yang beredar, pencopotan sejumlah pejabat tersebut diduga karena jagoan Plt. Bupati Kuansing, Suhardiman Amby, kalah dalam proyek tender lelang yang bersumber dari pendanaan APBD melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) serta Dana Alokasi Umum (DAU) serta Dana Bagi Hasil (DBH) yang dilaksanakan oleh Pemkab Kuansing.

 

Bahkan, para pemenang tender telah melakukan jaminan dan di Bank dan proses kontrak dengan PPTK.

Khusus untuk proyek yang bersumber dari DAK, informasinya jika Pemkab Kuansing tidak melaksanakan proses teken kontrak hingga hari ini 21 Juli 2022, akan diberikan sanksi oleh Pemerintah Pusat.

Sanksi itu berupa tidak akan dilakukan pencairan selama 3 tahun dimulai dari tahun sekarang 2022, 2023 dan 2024.

Atas informasi yang beredar tersebut, Plt Bupati Kuansing Suhardiman Amby, beralasan, bahwa pihaknya melihat adanya kejanggalan dalam lelang tender proyek tersebut.

Kejanggalan dan keanehan itu berkaitan dengan Perpres RI Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Dimana kata dia, pelanggaran yang paling fatal dilakukan yakni peserta tender proyek diduga terlibat korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) dan seluruh peserta terlibat persaingan usaha tidak sehat.

"Kita sedang lakukan pemeriksaan. Kalau hasil audit terbukti, sanksi beratnya diberhentikan dengan tidak hormat," tegasnya. (*)